UN Underpressure
9 May 2008 | Ditulis oleh: EWA |Oleh Ersis Warmansyah Abbas
UJIAN Nasional (UN) SMU/MAN/SMK dan SMTP/MTs. 2008 usai sudah. Para lulusan segera ‘berburu’ pendidikan lanjutan, atau memulai karir sebagai pengangguran. Ada yang bersorak, lulus ‘sempurna’. Ada sekolah mendekati kelulusan 100%. Ada yang merenung. Ada yang bertanya, yang ujian para siswa atau siapa? Pelaksanaannya, jujur atau curang? Tanya nurani masing-masing (pelibat).
Pantas dikaji ulang, UN untuk kepentingan siswa, guru, sekolah, atau pemerintah? Terlepas dari hal sangat esensial tersebut, ada yang ‘tercecer’. Masa menjelang UN sampai hari pelaksanaan adalah hari-hari berat bagi para siswa. Sejak enam bulan sebelum ujian, mereka sudah dihantui berbagai hal. Hari-hari mereka dirampas untuk menghadapi UN. Pokoknya persiapan UN.
Ada sekolah yang tiap hari melakukan les bagi calon peserta UN. Pemerintahan daerah menyediakan dana khusus untuk belajar tambahan belajar. Lucunya, tambahan belajar atau tambalan belajar?
Kalau kurikulum dipahami, logikanya materi pelajaran sudah terserap sejak semester pertama di tahun pertama. Kalau ada sekolah yang sampai ‘mempercayakan’ kepada Bimbingan Belajar segala rupa, bukankah bentuk pengakuan, bahwa guru tidak mampu memenuhi target kurikulum?
Lebih memilukan, dan sangat haram, manakala ketika UN berlangsung, ada guru yang membocorkan atau menyewa tenaga bimbingan untuk menjawabkan soal-soal UN. Beberapa pelaku sudah ditangkap, bahkan oleh Detasemen Khusus Pasukan Anti Teror Kepolisin. Konon, lebih banyak yang tidak terungkap.
Begitulah, ketika dimasukkan wilayah teknologis dan ekonomis, pendidikan tidak lagi dimaknai sebagai memanusiakan manusia. Tetapi, berapa persen yang mampu lulus. Tidak terlalu penting cara bagaimana lulusnya. Lebih parah kalau ada bau-bau politisnya. Yang penting lulus.
Parah kalau ada pejabat ‘menekan’ agar capaian kelulusan harus sekian, yang ditekan menekan lagi, malu kalau lulusnya sedikit, Kepala Sekolah mengharuskan guru ‘meluluskan’ siswa pada angka sekian. Tekan menekan. Muaranya siswa, tertekan secara psikologis.
Konon, begitu alasan kenapa terjadi curang-mencurang. Yang haram dihalalkan, yang halal ditinggalkan. Yang utama, target tercapai. Separah itukah sudah kondisi pendidikan nasional? Tidak juga barangkali. Semoga hanya kerisauan semata.
Yang merisaukan, para siswa ditekan ketakukan ketidaklulusan, orang tua menuntut agar lulus, guru dan Kepala Sekolah apa lagi. Kepala Dinas akan merah muka kalau ketidaklulusan di daerahnya parah. Bisa jadi juga atasannya. Lalu, siapa yang berani menghadapi kenyataan? Padahal, itulah sesungguhnya makna pendidikan.
Sampai-sampai ketika menjawab soal-soal UN masih ‘tertekan’. Dalam teori apa pun, ujian perlu ketenangan. Ada pejabat, entah atas dasar apa, dengan para pengiring pula, bisa masuk ke ruang ujian. Padahal, itu tabu. Seharusnya area ujian steril dari apa pun selain petugas ujian dalam ring satu kilometer.
Maksudnya, barangkali memberi semangat, memberi motivasi. Mana ada orang ujian mau dilihat-lihat. Menganggu konsentrasi. Jangankan didatangi ‘orang asing’, pengawas saja membuat grogi. Lucu ya Indonesia.
Seorang kawan bertanya, sebenarnya yang ‘takut’ pada UN itu siapa? Peserta didikkah atau mereka yang berkepentingan dengan kelulusan peserta didik? Kalau UN dimaksudkan untuk anak-anak kita, berilah mereka kelapangan, kedamaian hati menjalankan tugas. Ujian.
Semoga pihak-pihak berkompeten pada pelaksanan ujian SD yang segera dilaksanakan lebih arif. Anak-anak kita itu, melihat petugas saja takut. Apalagi, kalau ada yang membawa ‘pentungan’.
Setidaknya, sekolah-sekolah, guru-guru, atau birokrat pendidikan, mulailah sibuk pembelajaran sejak awal. Memburu waktu di ujung kala, apalagi dengan cara-cara instan, tidak elok dalam pendidikan.
Marilah jadikan ujian sebagai ‘ujian’ dalam menegakkan kejujuran. Bagi para generasi harapan bangsa, terutama menguji ‘kita-kita’. Introspeksi.
Bagaimana menurut Sampeyan?
Banjarbaru, 9 Mei 2008.
10 Responses to “UN Underpressure”
By hanggadamai on May 9, 2008 | Reply
kejujuran memang sangat dibutuhkan..
By Aziel Az-zahra on May 9, 2008 | Reply
Yang namanya pendidikan,mesti ada yang namanya ujian,sama dengan makna kehidupan tujuan akhir dari hidup sendiri adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dunian-akhirat dan menuju kehidupan yang hakiki (akherat)maka sebelumnya kita harus punya bekal berupa amal kebaikan klo saja cara yang kita tempuh untuk mengumpulkan kebaikan itu dengan ketidakjujuran sama saja kita menipu diri sendiri dan menjebloskan diri dalam hukuman Tuhan,,,bukannya Tuhan Maha Tahu dan maha Adil??begitupula dengan pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,memperoleh kebahagiaan hidup klo sistem pendidikan ini diwarnai dengan kecurangan dan “menghalalkan segala cara” sama saja pendidikan itu membodohi dan menjerumuskan rakyat,lha yang jadi guru aja nggak bisa jadi tulodho yang baek tp malah ikut2an jadi pemBodoh anak didik yang baek?????piye iki????
By sawali tuhusetya on May 9, 2008 | Reply
sudah terlalu banyak masukan bahwa UN seharusnya hanya sekadar alat pemetaan mutu pendidikan, pak ersis. tapi kayaknya pemerintah ndak mau tahu. alasan politis utk menciptakan citra sbg bangsa yang peduli thdp pendidikan agaknya lebih diutamakan ketimbang memikirkan nasib masa depan generasi muda. saya sedih ketika anak yang potensial di bidang bahasa harus terbunuh masa depannya hanya karena mereka lemah di bidang matematika. bayangkan saja, bahasa inggris dan bahasa indoensia dapat 9, tapi kalau matematikanya hancur, misalnya dapat nilai 4, sampai kiamat ya ndak bakal lulus. *prihatin thok*
***Ya ya, tugas kita megingatkan, sebab melawan sistem yang djalankan pihak lain dengan kekuasaan memerlukan perjangan berkepanjanga. Tapi, bukan tak mungkin bukan? Batu tidak akan pernah bersuara.
By Zul ... on May 9, 2008 | Reply
Terus berjuang, Bang!
Jangan sampai buruk mutu pendidikan, UN dibelah-belah!
Tabik!
***Siap …
By toni februari on May 10, 2008 | Reply
masalah pembodohan dan ketidakjujuran dalam pendidikan sudah banyak dari dulu juga. nah sekarang baru terungkap dan menjadi trend ungkap-ungkapan..embrionya sekarang adalah target nilai kelulusan UN yang dinaikan, aneh….kenapa gak kualitas dari proses pengajarannya aja yang ditingkatkan..kualitas donk bukan kuantitas.pemerintah ni aneh-aneh aja..apa yang dikejar sih. padahal tujuannya sama aja kan????
By cia on May 10, 2008 | Reply
iya, kadang saat da tekanan, kalau lu2s sekian, seakan-akan belajar menjadi tekanan dan g enjoy, kan psikologi anak2 jangan terlalu ditekan.
seakan-akan UN bisa dikatakan tekanan anak-anak SD. biaya mahal, kalau g lulus, tambah mahal lagi,
***Itulah. Kita berdoa agar pendidikan ‘diurus’ oleh mereka yang ngerti pendidikan.
By sluman slumun slamet on May 10, 2008 | Reply
di sebuah kabupaten, sang bupati mengancam akan mencopot kadinas pendidikan jika hasil uan memalukan. saya yakin sang kadinas juga mengancam para kasek dan para kasek akan mengancam para guru. akhirnya akal2an demi sebuah “harga diri” pun dilakukan.
***Harusnya kita ancam itu bupati supaya jangan mengamcam he he
By Syam al Ideris on May 11, 2008 | Reply
Bicara kecurangan UN, ada satu hal yang terlupakan. Ketidakadilan!. Coba pikir, bagaimana sekolah kami yang terletak di daerah sangat terpencil dituntunt harus mencapai standar yang sama dengan sekolah di perkotaan yang serba lengkap.
Bayangkan! sekolah kami cuma memiliki koleksi buku perpustakaan tidak sampai 400 buah, meja kursi sudah lapuk, Fasilitas lab IPA tinggal 5% yang bisa digunakan, guru tidak lengkap sesuai mata pelajaran yang ada, staf TU tidak ada, bahkan sejak berdiri tahun 1989 belum pernah direhab.
Belum lagi siswa-siswi nya yang yang masih dalam kategori “masyarakat sekolah” belum masuk kategori “masyarakat belajar”. Mereka mau masuk sekolah saja sudah untung, jangan harap kita bisa menuntut banyak waktu belajar dari mereka. Oleh karena peran ganda mereka, selain sebagai pelajar juga sebagai “tenaga bantuan’ orang tua mereka mencari nafkah. Hadir kesekolah harinya berselang-seling. Senin masuk, selasa izin, rabu masuk, kamis izin. Bahkan, yang lucu dan membuat miris hati, ada siswa yang menulis surat minta izin 3 bulan pergi “mengambil upah mengetam padi” ke desa lain.
Bandingkan dengan siswa diperkotaan, gedung sekolah baru, lab lengkap, guru banyak dan bermutu, buku banyak, dukungan dana banyak
(proyek banyak), Siswanya sudah menjadi masyarakat belajar.
***Faktual dan mengharukan. Saya pernah menulis tema ini dalam versi berbeda. Salam.
Jadi apakah adil, batas minimal kelulusan kami disamakan dengan mereka. Apakah tidak menjadi beban, siswa kami dituntut meraih prestasi yang sama dengan mereka di perkotaan. Apakah sesuai, kami guru-guru didaerah terpencil dengan fasilitas terbatas dan kurang diperhatikan harus membawa siswa sama dengan hasil dari guru-guru “maju” di perkotaan. Kami banyak yang belum bisa komputer, guru di kota sudah melanglang buana di dunia internet. Kami masih berkutat dengan sulitnya medan dan transportasi sementara guru dikota sedang duduk nyaman di ruangan ber “AC” mengikuti penataran peningkatan mutu. (NB: kami adalah golongan terakhir yang dipanggil jika ada penataran).
Jadi jika tetap dipaksakan juga standar UN, maka siswa kami yang jadi korban dan banyak yang tidak lulus. Pernahkah anda berpikir mirisnya perasaan kami sebagai guru mereka melihat 100% siswa kami tidak lulus. Jika sudah begitu, akhirnya banyak yang memilih berhenti sekolah, memilih bekerja di sawah, mencari ikan….
Kalau anda jadi kami, apakah tidak pernah terpikir sedikitpun jua untuk berbuat “curang” sekedar membantu mereka agar lulus.
Menurut pemikiran saya yang sederhana ini: “Buat dulu kebijakan mendasar yang akan memajukan mutu pendidikan, baru bisa mengharapkan batas minimal kelulusan bisa ditingkatkan”. Yang lebih penting lagi, kalau mau menyamakan standar minimal kelulusan, terlebih dahulu harus dilaksanakan “PEMERATAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN”.
Maaf kalau komentar saya rada emosi dan agak skeptis, tapi kalau mau memahami pemikiran kami guru terpencil, silakan berkunjung/bermalam/penelitian/KKN di daerah kami.
Wassalam.
By Ni luh sri arsini on Jun 4, 2008 | Reply
Untuk mewujudkan cita-cita bangsa,harus dimulai dari kejujuran kepada diri sendiri.Jujur pada diri sendiri berarti kita percaya pada kemampuan yang ada didalam diri kita. Generasi muda sebagai penerus bangsa di harapkan dapat bersikap jujur, kejujuran ini dapat dimulai dari segi pendidikan yang diberikan kepada anak yaitu pada sekolah. Seorang guru sebaiknya dapat memberikan contoh untuk bersikap jujur kepada anak didiknya.Sering kita lihat ketidak jujuran dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat terlihat pada kegiatan UAN yang diselenggarakan oleh setiap sekolah. Pada penyelenggaraan UAN, sering terlihat kecurangan-kecurangan baik itu dari pihak guru maupun para siswa. Hal ini merupakan contoh yang tidak baik untuk menumbuhkan sikap jujur pada siswa. Jika dibiarkan terus berlangsung, maka akan dapat merusak generasi muda bangsa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menciptakan generasi muda yang jujur guna mewujudkan cita-cita bangsa.
***Setujuuuuuuuuuuuuuuuuuu
By martina on Jun 4, 2008 | Reply
Seharusnya sekolah adalah tempat untuk membentuk moral dan ahlak seorang anak. Jadi tidak dibenarkan jika para aparutur sekolah memberikan bocoran pada saat UAN. Bukankah seorang guru sebagai teladan bagi muri-muridnya. Jika seorang guru sudah berbuat curang, bagaimana dengan muridnya?? jadi patut dipertanyakan bagaimana kualitas dari lulusan sekolah tersebut.
***Ya begitulah seharusnya, kenyataan bukan seharusnya … begitulah kalau pendidikan diurus oleh bukan yang memahami pendidikan. Kacau.