Menulis Tanpa Berguru

Guru Curang, Tangkap

Oleh Ersis Warmansyah Abbas

Ada yang teraduk-aduk di ulu rasa ketika media cetak dan elekrornik melaporkan, Pasukan Densos 88 Polda Medan menggerebek dan dan menangkap guru-guru SMA negeri 2 Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Pasukan anti teror tersebut beraksi sangat cepat dan sukses. Harap maklum, yang ditangkap guru.
 
Kesalahan guru-guru tersebut memang fatal. Membetulkan jawaban peserta UN. Bukan saja culas dan tidak mendidik, bahkan oleh pihak keamanan dikategorikan membocorkan rahasia negara. Gayung bersambut, Mendiknas Bambang Sudibyo, dengan gagah berani meminta agar guru-guru curang —siapa pun mereka— diproses secara pidana.
 
Tidak sampai disitu. Mendiknas, menyurati Kepala Polri agar memidanakan oknum guru dan Kepala Sekolah. Tidak lupa menembuskannya kepada Presiden, Wakil Presiden dan Mendagri. Sungguh sangat serius.
 
Ada beberpa hal yang dapat diciduk hikmahnya. Pertama, pada dataran ‘rumor’ pelaksanaan UN berbalut kecurangan. Konon, bukan saja oleh suatu sekolah, malahan oleh sekolah-sekolah se daerah, ada yang membentuk Tim Sukses. Kini, ada bukti.
 
Tim sukses, berbekal ragam modus operandi, ‘berjuang’ agar peserta UN sukses habis. Konon, gengsi sekolah, Disdik, dan pemerintah Kota atau Kabupaten akan naik. Kalau UN saja dicurangi, bagaimana yang lain? Wajar, korupsi menjadi begitu tangguh di republik tercinta ini. Sejak menjadi siswa diajarkan curang canggih. Bagaimana ketika ‘menjadi orang’? Jangan-jangan asal mendapatkan kesempatan, hal lain tidak perlu dihiraukan. Guru telah memberi contoh konkret.
 
Sungguh pendidikan curang dan korupsi yang sempurna. Moga-mogaan, para guru dan birokrat yang membaca tulisan ini tidak ada yang terlibat. Kalaupun ada, mari bertobat. Jangan lagi melakukan hal buruk tersebut. Dosanya berantai dan berkepanjangan.
 
Kedua, sudah saatnya para guru ‘bersuara’. UN itu untuk apa dan siapa? Kita memang berkewajiban mendukung program pemerintah, tetapi juga harus realistik. Artinya, sudah saatnya guru-guru bernegosiasi, OK UN dijalankan. Kalau perlu dengan standar kelulusan pada grade angka sembilan (9). Tetapi, bagaimana dengan sarana dan prasarana, fasilitas peningkatan kompetensi, kesejahteraan guru, dan hal terkaitnya?
 
Pemerintah kalau bicara soal kewajiban selalu berkilah. Konstitusi meamarkan anggaran pendidikan di APBN dan APBD sebesar 20% ‘disiasati’ dengan beragam alasan. Kalau ‘menolong’ konglomerat, dan kemudian dicurangi pula, di-OK saja. Konon, jumlahnya Rp.600 triliyun. Sampai kini belum tuntas.
 
Konon, komponen gaji (PNS) dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan. Semakin jauh panggang dari api. Apalagi, tekanan-tekakan langsung atau tidak yang dibebankan kepada guru dari berbagai pihak. Guru seolah menjadi tumpuan kesalahan. Lebih hebat, guru-guru ho oh saja. Harap maklum, cukup dininabobokkan, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.
 
Ketiga, khususnya kepada jajaran Depdiknas, termasuk LPTK, saatnya mendukung gebrakan aparat tersebut. Sekalipun bisa dikatakan berlebihan, sangat bijak dijadikan masukan berharga. Ada apa sebenarnya dengan pendidikan kita?
 
Dalam sejarah republik ini, pasa saat ini puncak SDM pendidikan —kalau dilihat dari kualifikasi pendidikan— booming. Ratusan ribu sarjana, puluhan ribu magister dan doktor, bahkan profesor, kog kualitas pendidikan dikeluhkan? Kalaulah belum berani menuntut birokrat pendidikan, dari Mendiknas, Kadisdik, pejabat operasional pendidikan, belum saatnya kah dipercayakan kepada yang berakar ilmu pendidikan?
 
Ada hadis Nabi Muhammad SAW: Apabila pekerjaan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Apa sudah separah itu? Wallahualam bissawab.
 
Kepada seorang mantan mahasiswa saya katakan, kalau diikutkan tim pensuksesan UN, jangan mau berbuat curang. Kalau dilakukan itu menghina diri sendiri, memalsukan tiga tahun tugas mendidik, menitipkan benih-benih korupsi dan keculasan, dan bla-bla. Alhamdulillah, dia lebih memilih dibilang ‘sok idealis’ dari pada terbawa arus. Kita jangan terlalu berharap, tetapi mulailah menata dari hal sederhana.
 
Suatu kali, kepada seorang teman yang pejabat saya ktakan begini: ”Bos, pian kada usah ikut-ikut sidak ke ruang ujian”. “Oh ya, memang kenapa”, tanyanya. Menurut saya, idealnya, ring satu kilometer dari area ujian harus steril dari manusia apa pun. Kecuali petugas.
 
Bayangkan, kalau Sampeyan ujian. Ada pejabat, ada ajudan, ada polisi, ada rombongan, apa tidak menganggu konsentrasi? Saya heran saja melihat orang-orang penting petantang-petenteng di ruang ujian.  Jangan-jangan memang karena tidak paham esensi penddidikan, apalagi ujian.
 
Dalam pada itu, kepada guru-guru, penangkapan rekan-rekan di Sumatera Utara —mungkin akan bergulir ke tempat lain— pahami sebagai bukan kiamat bagi guru-guru. Peringatan logis saja. Ambil hikmahnya. Tatap kewajiban profesional, apakah selama ini sudah dijalankan sebagimana mestinya?
 
Republik ini memang aneh. Seluruh orang pintar, dari penguasa sampai pengusaha, dari anggota Dewan sampai Ketua Mahkamah Agung, dari berandalan sampai bajingan, apalagi koruptor, menjadi pintar, tentu tidak terlepas dari jasa guru. Aneh ya, kog ketika memperjuangkan nasib, kesejahteraan guru, apalagi fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, kog begitu alot. Jangan-jangan memang salah guru mendidik.
 
Entahlah. Saya tidak tahu persis. Dalam pikiran  mengamati fenomena kecurangan dan kemauan aparat menegakkan kebenaran, melihat titik renung: Kita pantas tafakur, mencari hikmahnya. Tidak saatnya saling salah-menyalahkan. Saatnya berpikir lebih radiks.
 
Karena itu, kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya tak hendak menyinggung siapa pun. Tapi, memang gundah dengan kondisi obyektif. Walaupun, konon dilakukan oleh oknum. Oknum guru.
 
Bagimana menurut Sampeyan?

Banjarbaru, 28 April 2008