Menulis Tanpa Berguru

Guru dan Salam Hangat Evo Morales

Oleh Ersis Warmansyah Abbas

Satu hal yang belum pernah dilakukan serius dalam kaitan kesejahteraan guru, sepanjang umur republik ini, adalah gaji guru yang layak. Sekalipun demikian, tanda-tanda ke arah itu sudah memajar. Undang-Undang Guru dan Dosen mengembuskan angin segar. Portal kualifikasi dan sertifikasi sekalipun dipatok kokoh, Insya Allah dapat ditembus. Dalam 10 tahun ke depan gaji guru di ambang memadai. Konon katanya begitu.
 
Pancang tapak pendidikan yang berpihak kuat kepada pendidikan ‘rasional’ dan kesejahteraan guru adalah fajar harapan. Kita tinggal melalui ujian turun-naik yang memang harus dilalui. Misalnya, alokasi anggaran pendidikan pada APBN dan APBD 20%, terlepas kini DPRD ‘memutuskan’ termasuk gaji guru, kalau diperjuangkan agak keras, yakinlah akan dipatuhui. Bagaimanapun, UU mesti diaplikasikan.
 
Dalam pada itu, dalam semangat memajukan pendidikan dan kesejahteraan guru, pikiran seolah diganggu seorang presiden cukup ‘antik’ untuk ukuran kita. Betapa tidak. Pada 26 Februari 2006, Evo Morales dilantik menjadi presiden Blovia. Lucunya, ya bagi kita barangkali, apa yang disampaikannya pada publik untuk pertama kali. Apa itu?
 
Evo Morales bersumpah, ketika dilantik sebagai orang nomor satu Bolivia, bukan akan meningkatan ekonomi atau memerangai kemiskinan, tetapi … memotong separuh gajinya. Untuk apa? Ya, apa lagi kalau bukan untuk kepentingan publik, termasuk membayar tambahan gaji guru. Evo-Evo, kog iso-iso ne punya perhatian besar pada guru. Berapa sih gajimu?
 
Sebagai presiden, Evo bergaji USD1,875. Setara Rp.18 juta rupiah. Waduh … kecil amat gaji presiden Bolivia. Sudah begitu, separuhnya dihibahkan untuk kesejahteraan publik, untuk menambal gaji guru.
 
Mungkin, saya tulis mungkin, karena tidak tahu berapa standar hidup layak di Bolivia. Karena itu tidak mungkin pula melakukan analisis komparatif dengan gaji presiden atau DPR kita. Yang ditangkap adalah niat baik berpihak guru, bukan pada debat atau (wacana) akan memperjuangan kesejahteraan guru, tapi langsung action. Gaya antik Evo berlaku juga pada anggota kabinetnya, dan seterusnya.
 
Saya tidak bisa membayangkan, bagaimana kehidupan keseharian di Bolvia yang juga negara miskin tersebut. Pernah, karena kesal, seorang teman yang Kepala Dinas, agak keras bereaksi. “Dasar pelit” katanya. Membayar sumbangan Rp.30 ribu sebulan untuk sekolah anak, demi lebih memutukan pendidikan anak, cerewet. Rp.30 ribu sama dengan ongkos parkir sebulan titipkan sepeda motor di pasar”.
 
Gara-gara pemerintah sok kaya, mengumbar janji pendidikan gratis, sekolah kesulitan mengembangkan diri. Imbasnya, apa yang dinamakan tangung jawab bersama pemerintah dan masyarakat susah dimaknai. Pokoknya, pendidikan gratis.
 
Implikasinya, anak-anak pejabat, dosen, pengusaha sukses, mendapatkan keringanan yang sama. Padahal, ketika belajar mereka sudah ‘disubsidi’ pemerintah. Ketika sudah ‘jadi orang’ tanggung jawabnya sama saja dengan yang kurang beruntung secara ekonomis. Pemerataan yang tidak adil.
 
Lagi pula, lalu bagaimana sekolah akan meningkatkan sarana dan prasarana, kesejahteraan guru yang memprihatinkan? Sistem penggajian guru yang tidak rasional, perhatian yang tidak jelas aplikasinya, ditambah pula banyak proyek pendidikan yang tidak tepat sasar dan dilencengkan adalah lagu biasa.
 
Dalam kerangka lebih besar, ambil contoh sederhana. Pemerintah ‘membiayai’ pendidikan anak bangsa secara nasional. Sesuatu yang bagus, sesuai amanat konstitusi. Tetapi, coba amati. Lulusan terbaik peguruan tinggi ‘diambil’ oleh perusahaan-perusahaan besar. Mereka mematok IPK minimal 3 sebagai syarat diterima. Karena gaji yang ditawarkan besar, lulusan terbaik tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mana ada kucing menolak daging renyah.
 
Lalu, apa tanggung jawab perusahaan-perusahaan raksasa tersebut? Apakah mereka membayar biaya pendidikan kepada pemerintah atau sekolah/PT dimana pegawai berasal? Diambil secara gratis. Rasionalnya kuat, membuka lapangan kerja.
 
Atau begini. Sampeyan yang membaca tulisan ini, pernahkah mendatangi mantan guru di SD, SMP, SMA, dan dosen di PT? Pernahkah mendatangi Beliau untuk sekadar mengucapkan terima kasih. Pernahkan berkontribusi memperabiki sekolah tempat belajar pintar? Kalau jawabannya, ya. Bagus.
 
Bayangkan, guru-guru kita yang dulunya bersepeda pancal kini mungkin sudah bersepdamotor usang. Baju dan tasnya mungkin tidak lagi lusuh bak gambaran Oemar Bakry Iwan Fals. Tapi, lihatlah jidatnya yang mengambarkan ketuaan. Rambutnya yang memutih masih terantuk-antuk mendidik anak kita yang kemudian mungkin menjadi menteri atau anggota DPR.
 
Masih tegakah memperpanjang derita guru yang sejak kita bersekolah ‘memakan’ kapur yang berterbaran ke seluruh ruangan kelas? Tidakkah pantas empati dilayangkan, melihat sekolah yang oleng, bahkan rubuh sekalipun baru beberapa bulan diresmikan?
 
Atau, apa sih asyiknya menonton birokrat pendidikan —yang terkadang tidak paham pendidikan, karena bukan lulusan kependidikan— bermobil dinas mengunjungi sekolah. Berkacak pinggang sembari bertanya ini-itu. Sekolah-sekolah jelek seharga pagar rumah mereka yang ‘mengurus’ pendidikan adalah ironisme kenyataan.
 
Kalaulah rumah-rumah di lingkungan lebih bagus dari sekolah, sungguh merupakan isyarat tidak baik bagi pemajuan pendidikan. Pidato boleh berapi-rapi, peningkatan kualitas SDM adalah visi utama pembangunan, tetapi kalau sekolah jelek, kesejahteraan guru memprihatinkan, lalu untuk apa pidato-pidato pembangkit semangat?
 
Ya, mudah-mudahan penajaman arti strategis pendidikan semakin merasuk jiwa bangsa, terutama bagi pengambil kebijakan. Evo Morales nun jauh dari Amerika Latin seolah mengirim salam: Kalau memancang niat baik buat kesejahteraan guru, jangan berwacana, tapi … lakukan. Aksi, now.
 
Salam hangat wahai, Evo Morales.
 
Bagaimana menurut Sampeyan?
 
Banjarbaru, 2 April 2008.