Dimana Nurani Aparatur?
19 June 2007 | Ditulis oleh:Dimana Nurani Aparatur?
Oleh Joko Sutrisno
Bukan dulu bukan sekarang, di pemerintah tetap ada oknum yang melakukan ketidakadilan terhadap rakyat. Mereka mengatasnamakan pelayan masyarakat, tetapi justru menghianati masyarakat. Di depan pintu masuk kantor kelurahan tertulis: ?pelayanan masyarakat?. Tapi kita lihat, papan tersebut seolah pajangan belakan. Pada masa Orde baru ketika meminta surat keterangan harus menyiapkan uang tips, kini modelnya berubah.
Seorang teman mengalami kecelakaan, tulang rusuknya patah sehabis kegiatan pasar murah Radar Banjar Peduli (RBP) dalam rangka HUT kota Banjarbaru. Pihak rumah sakit memberitahukan biaya operasi cukup tinggi. Teman saya tersebut minta keringanan dan pihak RS setuju dengan syarat membawa SK tidak mampu dari RT atau kelurahan. Kamipun mengurusnya ke RT dan kelurahan Loktabat Utara.
Sesampai di kelurahan bukannya mendapat SK tidak mampu, malahan diolok-olok: ?Wah hebatnya menabrak?. Mereka menolak memberikan SK dengan alasan surat dari ketua RT adalah photo copian. Disaat kondisi yang sangat genting seperti masih ada oknum kelurahan yang tega demikian. Tapi kami bersyukur, RBP memberi santunan biaya operasi
Cerita diatas hanyalah contoh kecil. Tidak sedikit oknum aparatur pemerintah yang tidak berpihak masyarakat. Misi reformasi hanyalah gembor-gembor belaka. Kerapuhan sosial bermula dari hal-hal kecil sehari-hari. Sadar atau tidak, akumulasi diskriminasi individual akan mengakibatkan meledaknya konflik sosial.
Kalau demikian, tidak heran jika misi reformasi akan sulit terwujud kalau elemen masyarakat, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah tidak jeli dalam menanggapi kasus-kasus kecil yang berdampak besar.
Sembilan tahun perjalanan reformasi belum menunjukkan perkembangan signifikan. Artinya, reformasi hanya dijadikan kuda tunggangan bagi para aparatur pemerintah guna mewujudkan kepentingan pribadi. Carut-marut birokrasi, berbagai kasus-kasus kecil yang cenderung mempersulit masyarakat. Seperti pembuatan KTP, SIM, paspor masih menganut ?sistem tembak? dan ternyata mempersubur sistem KKN. Tanda tangan seorang pejabat harus ditunggu berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan.
Masih ingat penembakan anggota polisi kepada atasannya? Peristiwa tersebut membuat repot jajaran kepolisian. Dilakukan psiko tes. Tindakan aparat penyalahgunaan senjata terhitung tidak sedikit. Mulai dari peluru nyasar sampai tindakan saling bunuh antar anggota polisi sering kali sulit dihindarkan.
Begitupun bagi para aparatur pemerintah, seharusnya juga dilakukan psiko tes. Sehingga mengurangi KKN, penyalahgunaan jabatan, diskriminasi terhadap rakyat dan sebagainya. Psiko tes juga bisa diterapkan pada penyaringan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Yang kita harapkan aparatur yang mempunyai hati nurani.
*Mahasiswi STIBA Banjarbaru (KP EWA?Mco).
One Response to “Dimana Nurani Aparatur?”
By Ahmad Nur Irsan F on Jun 19, 2007 | Reply
Subhanallah…3X
Sabar terhadap sebuah musibah (apapun juga) adalah hal yang harus diutamakan. Sabar menghadapi aparatur yang ‘rusak’ juga harus diutamakan. Salut bagi teman Joko yang bisa sabar tetap mengurus surat ke Kelurahan walau tidak mendapatkan selembar surat itu. Dimana jawaban kesabaran tersebut adalah dengan kesanggupannya RBP menanggung bea opersai di RS (RBP telah digerakkan oleh ALLAH SWT untuk memberi solusi kepada hamba yang sabar).
Psikotes, bagi para calon CPNS, calon PNS, PNS dari semua eselon pun sudah kita lakukan. Saya sudah sekian kali men-psikotes-i jajaran eselon dari eselon III dan IV, tidak hanya di BJB saja tapi sampai Kabupaten dan Kota lain di Kalsel ini, termasuk eselon dilingkungan pemerintah propinsi.
Saudaraku Joko, saya sangat setuju dilakukan kembali psikotes, khusus untuk para pemegang jabatan maupun PNS secara umum, terlebih lagi PNS eselon. Tetapi yang kita hadapi saat ini adalah bukan semata-mata PNSnya saja terkadang ini merupakan lingkaran syaithon-yang sulit dicari siapa yang salah-.
Dari sisi para praktisi psikologi saja, nih, psikolog yang tidak mau menerima sogokan itu bisa dihitung dengan jari. Artinya lebih banyak yang bukannya mau menerima tetapi bahkan minta-minta disogok, kalau boleh saya istilahkan mereka ini adalah pejabat………. yang bersifat kurang baik(ket:tanda “……..” hanya bisa dibaca dengan cara menghubungi langsung saya atau baca tulisan opini “Momok Peserta Psikotes” terbit di Radar BJM bulan Mei pada kolom opini”).
Disisi lain, psikotes sebaiknya bagi para PNS, bisa diarahkan gasan meri’ayah-memelihara- agar para PNS tetap pada khittahnya, ya dievaluasi, dinilai, direkomendasi, lalu hasilnya untuk membuat kepoutusan bagi PNS tersebut. Bisa dipakai sebagai alat ungkap pkebutuhan training bagi para PNS yang terkait langsung dengan service masyarakat, dll.
Segini dulu deh, kaina kita diskusikan lagi, oke?…
Salam psikotes dari saya, irsan..