Menulis Tanpa Berguru

Guru Bersuaralah

PERATARUAN Mendiknas RI Nomor 13 Tahun 2007 menjadi babak baru tentang kualifikasi standar kepala sekolah/madrasah. Permen tersebut lebih maju karena mengacu UU SPN dan UU GdD. Ringkasnya, dibuat dalam rangka pelaksanan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dilihat sepintas lintas, bisa jadi ada yang beranggapan, muatan Permen Nomor 13 tahun 2007 tersebut biasa-biasa saja. Padahal, bila dilihat kondisi obyektif lapangan, bisa jadi tidak seindah isinya. Kualifikasi guru dan kepemilikan kompetensi adalah penghalang paling sempurna. Tapi, tidak usah cemas dulu. Di Indonesia, jangankan Permen atau PP, UU atau malahan UUD saja tidak diterapkan, dan bukanlah menjadi persoalan serius. Hal biasa-biasa saja.

Ambil contoh bagaimana bangsa Ini berjamaah mengabaikan amar konstitusi tentang alokasi dana pendidikan 20% dalam APBN (APBD). Konstitusi sebagai acuan hukum tertinggi saja diabaikan, atau dengan berbagai argumen, belum waktunya diimplementasikan.

Karena itu, kepala sekolah atau guru yang berminat menjadi kepala sekolah, santa-santai sajalah. Paparan berikut dapat dijadikan masukan dan bahan untuk bersiap-siap ke depan. Sebab ada masanya bangsa ini —terutama pemimpin dan decision maker— tidak ada tawar menawar dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Apabila masa itu tiba ‘kita’ sudah siap.

Harus Sarjana
Untuk jadi kepala sekolah di wilayah hukum Indonesia, kalau mengikuti Permen Mendiknas tersebut, sungguh tidak mudah. Bahkan, saat ini banyak kepala sekolah harus dimakzulkan. Itu kalau diaplikasikan. Tapi, tenang saja, nikamti saja ‘lelucon’ pemegang otoriti pendidikan tersebut. Berikut kualifikasinya. 

Pertama, memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dan nonkependidikan pada perguruan tinggi terakreditasi.

Kedua, pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setingi-tingginya 56 tahun.

Ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak/Raudatul  Atdfal (TK/RA) memilki pengalaman mengajar sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA.

Keempat, memiliki pangkat serendah-rendahnya III/C bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi pegawai non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

Jelas sudah, syarat pokoknya berpendidikan sarjana (S1) atau Diploma empat (D-4). Padahal dari 2,7 juta guru Indonesia masih sedikit yang berkualifikasi sarjana. Apalagi, guru TK dan SD. Kalaupun sudah memenuhi kualifikasi pendidikan, ada pula kualifikasi khusus, yang ringkasnya, berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru, memiliki setifikat kepala sekolah. Kepala Taman Kanak-kanak harus memiliki sertifikat kepala TK, dan seterusnya.

Berat di Syarat
Pemerintah, si pembuat segala aturan tersebut, baru tahun ini akan memenuhi (sebagian kecil) kewajibannya meningkatkan kualifikasi guru. Itu baru untuk kualifikasi pendidikan. Bagaimana dengan sertifikat pendidikan dan sertifikat kepala sekolah?
Tidak perlu takut, selama Depdiknas tidak dikelola secara profesional, ya berbagai aturan akan turun tanpa menjejak dataran kondisi obyektif. Kita belum lupa deman KBK, e … tahu-tahu berganti KTSP. Seorang teman saking jengkelnya berkata: Depdiknas sukses membuat bingung guru-guru Indonesia. Dan … bingung itulah milik permanen mereka tanpa berusaha memupusnya. Pokoknya, laksanakan apa yang dituntut. Titik.

Dalam 10 tahun ke depan, birokrat, guru, dan pelibat lainnya akan sibuk soal begituan. Memangnya meningkatkan kualifikasi mudah? Energi akan tergadai pada ‘proyek” tersebut. Memang banyak pihak yang akan diuntungkan. Tapi, kalau tumpuan pada ‘proyek’ lalu kapan asbabum nuzulnya terjangkau. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru itu kapan sih realisasinya? Dipastikan, birokrat, akademisi pendidikan, dan guru akan meluluhkan waktunya demi peningkatan kualifikasi dan demi sertifikat.

Jangan-jangan nantinya PBM di sekolah terabaikan karena sibuk meningkatkan kualifikasi, dan murid terlantar. Lucunya, guru tidak merespon. Begitulah kalau sudah tebiasa menjadi obyek, lebih nyaman menerima apa saja yang ditimpakan. Syarat apa pun yang diwajibkan, guru akan ho oh saja. Sungguh ajaib guru-guru Indonesia.
Sertifikasi Kepala Sekolah

Nah, wahai kepala sekolah yang sedang menduduki jabatan, kalau berlandaskan Permen tersebut Sampeyan —yang bukan sarjana/D-4— tidak berhak jadi kepala sekolah, bahkan guru. Nah, bagi siapa saja yang berkehendakan mengabdikan diri memajukan pendidikan dengan menjadi kepala sekolah, Ingat: harus berkulfikasi sajana. Sekalipun, tentu ada catatannya.

Ingat, sekali lagi ingat, setelah berpendidikan sarjana pendidikan dan memiliki sertifikat. Saya hanya mengingatkan untuk ke depan, ketika para petinggi konsisten melaksanakan apa yang diputuskan. Kalau sekarang, cuek bebek sajalah. Tetapi, semua itu harus dipersiapkan. Kenapa?

Muatan dasar UU SPN, UU GdD, PP, dan Permen sangat bagus. Begitulah idealnya. Tapi, kondisi obyektif lapangan belum dipersiapkan. Mana tahu idenya baru saja diterapkan, dan … di tengah jalan, seperti KBK tempo hari, tahu-tahu diganti dengan yang baru. Dari pada bingung lebih baik mempersiapkan diri.

Sekalipun demkian, sekali-sekali guru bersuaralah. Ingat, dalam hal pendidikan, apalagi pengajaran, Sampeyan tidak kalah hebat dari mereka yang ‘mengurus’ guru. Sampeyan adalah pelaku utama lapangan yang paham A-Z kondisi obyektif di lapangan. Bersuaralah.   

Bagimana menurut Sampeyan?