Menulis Tanpa Berguru

Kualifikasi Guru

SEJAK beberapa bulan lalu saya ‘terperangkap’ diskusi intens dengan kalangan guru yang aktif bersilancar di internet. Cukup mengangetkan, banyak yang piawai mengelola website. Rupanya program IT/ICT masuk sekolah dimanfaatkan. Ambil misal Pak Urip dari Pangkalan Bun yang membagikan kemampuannya mendisain situs melalui word pres. Pengunjung situsnya ramai. Saya bangga guru-guru sedemikian.Sementara, suatu kali mengunjungi suatu sekolah dimana peralatan IT tergelincir menjadi ‘besi tua’ karena tidak dimanfaatkan. Dalam satu tulisannya, Urip mengeluh tentang guru yang tidak mau (mampu?) memanfaatkan fasilitas IT untuk mengembangkan diri. Tetapi yang paling menyentuh ditanya: Bagaimana menurut Sampeyan tentang kualifikasi guru yang terkategori rendah?

Saya ‘mencandai’ dengan logika sederhana. Guru adalah lulusan LPTK yang sudah memenuhi persyaratan. Lalu kenapa unjuk kerja, dan kualitas pendidikan memprihatinkan? Wah, kalau yang terakhir panjang ceritanya.

Kunci di LPTK
 
Bukan hendak membela diri atau lembaga, guru lulusan LPTK (LPTK benaran, lho), telah melalui tahap pendidikan dalam katup pre service training yang seharusnya diperpanjang dengan in service training. Yang terakhir ranah garapan birokrasi pendidikan; Dinas Pendidikan Pemrov, Kota dan Kabupaten. Tetapi, apabila dianalisis agak tajam, bahwa sesunggunya muatan kenyataannya bertolak belakang dalam artian dari aliran hulu sudah bermuatan kehampaan. Setidaknya missing link terjadi, disadari atau bukan, dimaui atau tidak.
 
Ambil komparasi sederhanya. Ketika dididik di LPTK, guru mungkin hanya berkenalan dengan mesin tik. Ketika menjadi guru era komputer menjadi ciri kehidupan. Guru menyiapkan generasi era komputeris. Pernahkan pemegang otoritas pendidikan melakukan kajian kemampuan IT guru-guru?
 
Lebih serius, bagaimana IT dijadikan bagian proporsional kehidupan? Jangan-jangan di LPTK masih ada dosen jahiliyah IT. Bangga mengajar berbekal senjata tradisional kapur dengan metode tunggal ceramah berbekal pengetahuan tanpa diperbaharui. Kalau di LPTK, di birokrasi, di sekolah, baik peralatan maupun keterampilan, apalagi pembiasaan hidup berdampingan IT tidak melekat sementara yang dipersiapkan generasi IT, kira-kira bagaimana logikanya.
 
Saya pernah bertanya tentang planet tata surya. Sungguh keterlaluan, Pluto masih dijadikan pengetahuan. Padahal, menurut komperensi Astronom internasional di Ceko baru-baru ini, Pluto dianulir karena disadari terlalu kecil. Contoh tersebut mengambarkan guru tidak membaca, tidak memperbaharui pengetahuan.
 
Lebih menyedihkan, ketumpulan pemikiran seolah telah menjadi pijakan dalam inovasi pendidikan. Di suatu provinsi, uji coba UN hasilnya jeblok. Ada satu kabupaten yang tidak meluluskan siswa-siswanya. Dikumandangkan argumentasi, wajar saja tersebab kurikulum belum selesai dilaksanakan, masih ada waktu dua bulan. Ada yang bersuara, mari minta bantuan lembaga bimbingan tes.
 
Siapa pun yang berpendapat demikian jelas tidak paham pendidikan, pengetahuan kurikulumnya payah. Suatu tes akhir jenjang pendidikan dirancang berbasis materi awal dari kelas satu. Lagi pula, pengetahuan bersifat pengembangan. Paling-paling untuk dua bulan terakhir materi yang belum tersaji 10%.

Bimbingan Tes
 
Saya bukan anti bimbingan tes atau lebih halus bimbingan belajar. Tetapi, tidak habis pikir ketika anggota DPRD, pejabat birokrat pendidikan, guru atau siapa saja, apabila berkesimpulan, untuk menyiasati agar kelulusan UN mendekati angka 100% mengandalkan jasa bimbingan belajar. Usaha instan boleh saja. Tetapi, ke depan harus diletakkan tapak dasar.
 
Simpulan simplistisnya bermuatan guru tidak mampu mencerdaskan siswa-siswa. Kata Soekarno, tidak ada siswa dan mahasiswa bodoh, apabila siswa dan mahasiswa tidak ceradas, yang bodoh adalah guru dan dosen. Entah iya atau tidak, lain kali kita diskusikan.
 
Kalau sekadar melatih siswa menjawab soal menggoreskan potlot di lembar jawaban, masak sih guru tidak mampu. Kalau begitu ceritanya, wajar guru dipertanyakan. Apa pun alasannya, apabila pemahaman siswa terhadap muatan kurikulum tidak mantap, yang salah pasti bukan Pak Ojek.
 
Kehadiran bimbingan tes di sekolah, apalagi sampai bermitra dengan sekolah, bermuatan kelucuan yang tidak lucu. Kalau dikaji lebih radiks, bukankah pertanyaannya akan berpulang pada guru, tersebab kemampuan guru menerapkan kurikulum yang tidak becus. Kerja profesional kog minta bantu ke pihak lain.
 
Lebih mendasar, pasti ada something wrong pengelolaan dan pembinaan sekolah. Jangan berkilah, standar kelulusan dinaikkan menjadi 5,0 dalam skala 10. Memangnya patokan 5,0 itu tinggi? Singapura dan Malaysia memakai patokan 7, jangan tanya Israil. Secara berseloroh mencandai seorang pejabat, pantas Sampeyan santai sebab dulu lulus dengan standar 2,4 he … he …

Uji Kompetensi
 
Dalam hitungan bulan ke depan UN digelar. Wahai guru dan birokrat pendidikan, satu tiang pokok pendidikan adalah jujur, obyektif. Kalau berniat mensiasati UN dengan membentuk Tim Sukses curang menyiapkan joki agar tidak menuai hasil memalukan, Allah pasti tidak abai, malaikat akan mencatat.
 
Apabila dilakukan, sadar atau tidak, melakukan praktek korupsi pendidikan, yang mungkin saja berkontribusi melahirkan masyarakat korupsi. Wong untuk lulus UN saja curang. Bayangkan kalau mereka menjadi pejabat, kira-kira mentalitas memandang korupsi biazaza-biazza sazzza. Ingat, pelaksana lapangan pendidikan korup itu adalah guru. Nauzubillahi min Zaliq.
 
Usul saya, potong mata rantainya. Selepas UN dipetakan kompetensi guru-guru. Tahap awal guru-guru yang mata ajarannya menjadi dijadikan UN. Lalu programkan pengayaan materi dan atau menerapkan inovasi pengajaran. Kalau dilakukan dalam lima tahun ke depan, keluhan akan berkurang.
 
Tidak ada pendidikan instan yang manpu membangun kepribadian. Gelora kesadaran bangsa akan pentingnya pendidikan kini tengah bergulir. Kesadaran pemerintah, pemegang otoritas kini sudah mengarah ke mutu pendidikan. Guru perlu menyambutnya dengan menakar diri, dan pada gilirannya akan bersua dengan kemauan bersama, memajukan kualitas pendidikan.
 
Menyalahkan guru saja tidak cukup. Ketika lulus dari LPTK mereka sudah memenuhi persyaratan, tetapi perkembangan ilmu dan pengetahuan dalam lompatan deret ukur harus disikapi dengan in service training. Ini wilayah Dinas Pendidikan. Tugas Dinas Pendidikan menyiapkan sarana dan prasarana, merentang iklim kondusif. Kalau tidak dipenuhi guru akan menjadi korban prediket profesionalnya.
 
Dulu negara ini membutuhkan guru SD tamatan SPG, puluhan tahun kemudian berkualifikasi sarjana. Kalau mau diberlakukan aturan baru, ya jangan guru yang telah memenuhi persyaratan dong yang dikorbankan. Kalau mau menaikkan gajinya, naikkan saja. Langsung. Jangan-jangan dengungnya menggoyang bumi, realisainya entah kapan. Sudah begitu, berbagai kegiatan proyek mengikutinya. Banyak pihak menikmati terlebih dulu sementara gaji guru tetap saja begitu.
 
Akhirnya, kali ini saya hanya mampu mnengajak kita semua merenung, terutama guru dan birokrat pendidikan. Saya yakin tujuan kita semua baik demi pendidikan, tetapi mari kita membiasakan berpikir mendasar, jangan instan.
 
Bagimana menurut Sampeyan?