Hantu Sertifikasi Guru
21 February 2007 | Ditulis oleh:Itikat baik Pemerintah RI memajukan kualitas pendidikan nasional perlu diapresiasi positif. Tapak-tapak kokoh ditancapkan dalam keputusan formal kemitraan bersama MPR/DPR RI dengan amendemen UUD 1954 dimana anggaran pendidik minimal 20% dalam APBN. Undang-Undang Guru dan Dosen (UU GdD), peraturan pemerintah dan peraturan menteri adalah lanjutannya secara legal formal. Tidak diragukan lagi, manakala diaplikasikan secara tepat, ke depan harap pantas dipancangkan bukan dalam kuala angan-angan saja, tetapi kualitas pendidikan nasional dalam arti sesungguhnya.
Sekalipun demikian, dalam penjabaran aplikasi terdapat muatan ketidakadilan, disadari atau bukan, dikehendaki atau tidak. Ambil misal pemahaman radiks profesionalisme dalam kaitan pandang kesejahteraan guru. Pertanyaan dapat dimulai, mana yang lebih penting didahulukan, sarana dan pasarana, fasilitas pendidikan dan gaji guru, atau … kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru?
Nampaknya, pemerintah lebih memilih sertifikasi. Dapat ditebak, asumsi bermuasal dari rendahnya kualitas pendidikan karena kualifikasi guru tidak memadai, kompetensi tidak meyakinkan, dan berbagai kekurangan seputar jati diri profesionalisme guru. Kalau hal-hal tersebut dipenuhi, barulah kesejahteraannya (gaji) pantas ‘dinaikkan’. Jadi, rendahnya mutu pendidikan karena guru berkekurangan dibanyak hal.
Tidak ada yang perlu diperdebatkan manakala proses pendidikan dipahami selalu dan harus selalu ditingkatkan. Profeslionalis guru memang harus terus-menerus ditingkatkan. Tetapi coba ambil bagian terkecil, bagaimana dengan guru yang telah mengajar puluhan tahuan? Guru yang membuat kita melek? Dari pejabat di daerah sampai presiden, dari wartawan sampai penguasa, dari anggota DPR/DPRD sampai petinggi lembaga swasta, dari diplomat sampai koruptor, bukankah ‘hasilan’ kerja guru yang kita anggap serba kurang?
Pemerintah Bijak
Dari waktu ke waktu, sejak republik ini diproklamasikan, satu hal yang belum pernah dilakukan adalah memberi gaji guru secara layak. Dalam suatu survey saya menemukan angka menciutkan nyali berbuah empati teramat sangat pada guru. Betapa tidak. Gaji guru berkisar antara Rp1,5 sampai Rp2,5 juta. Setelah dipotong kredit rumah, sepeda motor, dan pinjaman koperasi untuk menyekolahkan anak, menbawa gaji pulang Rp250 ribu. Sekali lagi, dua ratus lima puluh ribu rupiah.
Tidak masuk akal guru dituntut menjadi orang berkemampuan baik. Disatu sisi harus mencurahkan potensi untuk mendidik, di sisi lain berupaya memenuhi kebutuhan dasar, agar dapur tetap berasap. Bagaimana mau mengembangkan diri, bagaimana mau berlangganan koran, membeli buku, majalah, jurnal, atau bersilancar di internet mencerna informasi baru. Bisa hidup saja sudah sebuah keajaiban.
Dalam pada itu, segala hal penyebab rendahnya kualitas pendidikan tanpa ampun dilengketkan pada guru. Padahal, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan memprihatinkan. Sekolah roboh, guru mendidik tanpa buku, ketersediaan alat bantu pendidikan, sampai peralatan sangat minim sudah tidak menarik lagi untuk disimak karena sudah menjadi berita membosankan. Guru dipersilahkan ‘bertempur’ menunai tugas mulia bangsa tanpa dibekali ‘senjata’ memadai.
Kini, ketika muncul kesadaran baru, kesejahteraan guru (akan) diperhatikan portal-portal hadangan diletakkan persis di jidat guru. Coba, bagaimana logikanya, guru senior yang hampir pensiun ‘diwajibkan’ berkualifikasi pendidikan setara sarjana. Memangnya ketika mereka diterima dulu disyaratkan berpendidikan sarjana?
Lagi pula, kalaupun hal itu diberlakukan, kenapa rentetan tugas puluhan tahun terhapus begitu saja. Kenapa tidak diekuivalenkan? Apa salahnya berbagai penataran, pendidikan tambahan, karya ilmiah, dan sebagainya dikonversikan hingga guru (senior) tidak perlu ke bangku kuliah untuk sekadar mengambil gelar sarjana. Atau setidaknya, hanya beberapa mata kuliah saja yang harus ditempuh, bukan memulai dari nol.
Memangnya para perancang, birokrat pendidikan, atau mereka yang sebentar lagi akan sibuk berperan ‘meningkatkan’ profesionalisme guru lebih paham kondisi obyektif? Cermati saja para ‘pengatur’ dan ‘pembina’ guru di Dinas Pendidikan sampai Badan Nasional Standar Pendidikan apakah sudah disertifikasi? Ada malahan yang tidak berakar dari keilmuan pendidikan dan keguruan tetapi dipercaya ‘mengelola’ guru.
Lipatkan Gaji Guru
Satu hal yang penting diperjuangkan adalah lipatkan pendapatan guru. Sertifikasi dan segala kelengkapannya tidak masalah, tetapi lebih arif peningkatakn pendapatan guru lakukan sekarang. Usaha dan upaya peningkatan pendapatan kenapa disyaratkan dengan sertifikasi segala macam. Guru telah menjalani kewajiban sebagaimana disyaratkan ketika diterima sebagai guru. Itu sudah cukup. Berikan mereka gaji layak dan dalam upaya meningkatkan kualitas apendidikan mari bekerjasama.
Biar guru-guru mengembangkan dirinya dengan adanya sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, dan gaji layak. Soal sertifikasi dan tetek-bengeknya, tatar menatar, pendidikan tambahan, dan sterusnya biar berjalan seirama dan atau setalah gaji guru memadai. Terbukti sudah, kebijakan ‘pembinaan’ guru selama ini, sekalipun menghabiskan dana tidak sedikit, hasilnya hanya satu: kualitas pendidikan memprihatinkan.
Dalam APBN telah disediakan dana Rp416,5 milyar untuk mensertifikasi 210,450 guru. Pada APBN 2006 Rp35,8 miliar untuk 20.000 guru, APBN 2007 Rp380,9 untuk 190,450 guru. Bayangkan untuk 2,6 juta guru. Kalaulah dana program diprioritaskan untuk gaji guru, ceritanya akan lain. Guru dapat bernafas lega dan mengembangkan diri. Pengembangan diri lebih utama dimulai dari individu, meelaborasi kelompok, masyarakat, dan bangsa. Program dari luar diri lebih pada memotivasi.
Lagi pula, itikat baik pemerintah masih tergolong setengah hati. Sekedar memenuhi amar UUD, 20% alokasi dana APBN untuk pendidikan, mengumbar berbagai argumen. Untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Sertifikasi Profesi Guru sebagai penjabaran UU GdD nampaknya masih memerlukan waktu berbulan-bulan. Kalau PP lain semisal tunjangan (rapelan) DPRD cepat saja. Tunjangan profesi guru di jalan berliku dan terjal.
Saya setuju kata-kata bersayap guru saya, M. Surya, guru-guru adalah manusia pemaaf yang paling sabra di dunia. Tapi, dalam kehidupan bernegara, kalau sepanjang hayat memaafkan melulu dengan resiko kualitas pendidikan memprihatinkan, beda antara pemaaf dengan tidak cerdas barangkali setipis sutera.
Hayo para guru, bersuaralah. Komunitas guru itu 2,6 juta, murid berjuta-juta, dan alumni dari tangan dingin Sampeyan puluhan juta yang kini memegang posisi strategis. Atau Sampeyan perlu menatap diri lebih tajam: Kenapa (mantan) anak didik sendiri tidak tuntas memperjuangkan gaji layak? Jangan-jangan ketika mendidik ada something wrong. Janganlah pepatah ‘membesarkan anak harimau’ menjadi amsal.
Bagimana menurut Sampeyan?
Ersis Warmansyah Abbas dosen FKIP Unlam Banjarmasin, www.webersis.com. Email: ersis@webersis.com.
23 Responses to “Hantu Sertifikasi Guru”
By Paman Tyo on Feb 21, 2007 | Reply
Lipat(ganda)kan gaji guru? Setuju, Pak.
Huh, nasib guru kayak petani, nilai tukarnya terus menurun.
Guru? Jangankan untuk belanja buku dan menambah ilmu, untuk nyicil motor bebek saja terasa seret.
By Helgeduelbek on Feb 23, 2007 | Reply
harus bagaimana lagi… saya mau ikutan ah kalo ada gerakan gitu. PGRI mandul, bikin lagi takut mandul lagi. Menunggu pahlawan yang super hero untuk guru.
By Ithoy on Feb 24, 2007 | Reply
Ketika mutu seorang guru dilihat dari angka-angka di atas kertas, siapa bisa menjamin di negara semacam Indonesia, kertas-kertas tadi tidak berbohong?
Guru, sosok yang digugu dan ditiru. Titik. Ketika pendidikan dipandang sebagai institusi yang memanusiakan manusia, adalah manusianya sendiri yang menentukan jalan yang akan ditempuhnya. Stop saling menuding, mulai sama-sama memperbaiki diri. Tapi bukan berarti lantas sekolah jadi alasan ogah-ogahan mengajar…:)
By anak sultan on Feb 25, 2007 | Reply
Abah Ersis, ulun umpat betakun:
Berapa persen kah orang yang menjadi guru sekarang karena cita-citanya mulai dari kecil? (sama seperti halnya anak kecil sering bercita-cita menjadi dokter, insinyur, pilot, dsb)
By Ersis Warmansyah Abbas on Feb 25, 2007 | Reply
Saya pernah tanyai 40 mahasiswa baru, kalau tidak salah hanya 5 orang yang berniat jadi guru. Selebihnya karena faktor kecelakaan’, he … he …
Tapi, itu tidak jadi soal. Memangnya untuk jadi presiden, menteri, pembobol bank, koruptor, pada diniatkan sebelumnya? Kehidupan adalah menjalani, hanya saja dalam menjalani ada yang cerdas mensiasati dengan halal, ada yang bersahabat iblis. Soal pilihan juga toh.
Ingat ya, kita tidak pernah memilih jadi laki-laki atau perempuan, jadi orang Indonesia atau Arab, tapi harus jadi orang kan? Selamat berlogika.
Salam kenal.
By willyedi on Feb 26, 2007 | Reply
Sudah saya duga. Sejak kenaikan pangkat guru dengan PAK, BOS, “Pendidikan Gratis/murah?”, dan UU Guru dan Dosen hanya untuk memberikan harapan saja, titik. Agar kita berharap. Agar kita hidup. Agar kita bersemangat. Coba kalau tidak ada itu, malas ah jadi guru dari dulu. Sekarang terbukti, kan. Berapa banyak guru yang malas naik pangkat ke IV/b dan seterusnya karena tidak ada uang untuk melakukan penelitian dan membuat karya tulis. Saya yakin banyak guru yang mempu menulis. Lha persepsi guru dengan tim penilai angka kredit sering berbeda. Di Lembaga saya, pernah saya dengar malah tim penilai untuk karya tulis malah belum ada. Aneh kan. Padahal sudah berbelas tahun PAK dipakai. BOS tenyata lebih menyakitkan guru. UU Guru dan dosen… Letih saya membahasnya di beberapa tulisan yang tersimpan di file komputer.
By vyna on Mar 5, 2007 | Reply
sebagaimana cinta harus diupayakan begitu juga dengan menjadi seorang guru yang berkualitas memang harus diupayakan, banyak cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas guru tsbt tapi satu hal yang perlu diingat kesadaran akan kewajiban dan keikhlasan dalam mendidiklah yang akan menjadikannya berkualitas. dengan sadar akan kewajibannya tentu dia akan selalu berusaha mempersembahkan yang terbaik untuk murid-muridnya demi meningkatkan kualitas penerus bangsa ini. hal inilah yang selalu ingin saya upayakan jika nanti memang jadi seorang guru karena guru bukan cita-cita saya tapi yang bapak sebutkan saya kecelakaan masuk FKIP hehehe
By Yunizar Noor M on Mar 11, 2007 | Reply
Demo aja pa Ersis, seperti kami dulu mendemo polisi lalu lintas yang memukuli mahasiswa — masih ingatkan pak ?
–
By Yunizar '92 on Mar 11, 2007 | Reply
Benar Pak Ersis, Gaji saya bawa pulang ke rumah sebagai seorang guru cuma Rp. 210.000,- setelah dipotong hutang di bank dan rumah.. sementara untuk beli rokok saya saja Rp. 8.000,- kali 30 bungkus, biaya ke warnet seminggu sekali Rp. 20.000,-, belum beli bensin, beli beras, lipstik istri, susu anak dan lain-lain. Tambahan nya, terpaksa saya jualan pulsa, bikin cd bajakan, merusak komputer orang/sekolahan/teman biar bisa saya betulin, malam minggu mengojek di diskotik,
Saya gak bisa berpikir lagi .. kenapa bisa begini .. padahal cita-cita saya dulu mau jadi seorang diplomat.. kecelakaan di kayu tangi lalu masuk FKIP Unlam .. tapi saya tidak menyesal karena jadi guru pahala kada karasaan pak ai .. dalam bahasa Indonesia nya “pahala yg gak kerasa”. Salam hormat ulun sekeluarga gasan pian
By dimas on Mar 15, 2007 | Reply
Guru equivalen Rakyat Jelata, penguasa punya kekuatan. kita hanya punya harapan. sepanjang birokrat kita tak tergerak hatinya untuk kesejahteraan guru sepanjang itu juga nasib kita gitu-gitu aja. Kita tunggu Presidennya orang Malaysia yang bisa ngasih gaji guru yang lebih tinggi dari gaji dokter kita tunggu Presidennya dari Guru yang tahu dapurnya guru
By ARIE JAMAICA on Apr 9, 2007 | Reply
sebenarnya profesi guru adalh suatu profesi yang patut kita hargai dan acungi jempol karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, mereka menjadikan orang orang indonesia menjadi orang yang berguna tapi apa balasan dari semua itu, seharusnya kenaikan gaji guru menjadi nyata bukab hanya menjadi hantu.
By Fatmanraji pbun on May 7, 2007 | Reply
orang beranggapan guru ngga boleh kaya, makanya untuk mendapatkan tambahan gaji saja seperti banyak hantunya, sebenarnya kalau ingin menaikan gaji guru cukup dengan melihat pengalaman dan masa kerja udah cukup. tidak perlu di politisir karena hal tersebut ujung-ujungnya nanti ada praktik KKN, lihat saja nanti kalau saya dusta. Saya setuju dengan pernyataan Sdr. Ersis, Sertfikasi guru ada hantunya. bujur jar pian mang ai
By Fathurraji Manshur P.bun on May 7, 2007 | Reply
Persyaratan Sertfikasi guru akan menambah pengeluaran keuangan guru yang sudah pas-pasan, uang sudah habis untuk membuat fortofolio, lulusnya kada, betambah pusing kepala. Akhirnya mendidik/mengajar kurang bergairah, iya kalo kawan-kawan guru se antero nusantara
By Sarono Putro Sasmito on May 12, 2007 | Reply
Pendapat antum benar. Tapi masalah kini masih terjadi tarik menarik tentang badget tersebut, sehingga tunjangan untuk sertifikasi belum pernah sampai final. Tampaknya guru juga mesti kompak melakukan pressure, sehingga bargaining mereka akan semakin kuat. Semoga.
Sarono Putro Sasmito
Pemimpin Redaksi Buletin Suara Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Sumsel. ISSN:1978-3191
Redpel Tabloid Desa Palembang Sumsel. Website:www.tabloid-desa.com
HP:08153801762
By Cak Nulul on Jun 22, 2007 | Reply
Saya guru SMA keturunan (ayah ibu) guru SD. Hanya saya yang meneruskan jalan hidup orang Tua. Adik saya 2 insyinur dan 1 dokter. Bercermin dari hidup orang tua dan adik-adik yang sangat mapan (dibanding) guru, menjadi guru itu harus komit sebai pilihan hidup. Alhamdulilllah, (walaupun) orang tua guru SD tapi mereka mampu membiayai kuliah keempat anaknya sampai sarjana semua. Maksud saya, “materi” bukanlah standar kehidupan. Kalau materi menjadi standar, (maaf), banyak pengusaha dan birokrat nakal yang hidup dikuasai materi sehingga tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimilikinya (itulah akar korupsi). Jadi, sertifikasi guru tidak relevan dikaitkan dengan “keinginan” segelintir guru untuk menjadi “mapan”, kecuali untuk kepentingan meningkatkan mutu pendidik itu sendiri. Tunjangan fungsional naik 100% hanyalah embel-embel, jangan dijadikan tujuan. Kalau tidak mau gaji kecil ya jangan jadi guru (tetapi koq banyak ya yang mau bayar 30-45 juta untuk jadi guru) …..????
By sawali tuhusetya on Sep 3, 2007 | Reply
Bisa jadi guru di negeri ini akan menjadi generasi yang hilang. Gaji pas2an, tak banyak objekan, di kelas sering dijadikan ledekan murid2nya hahaha
Di negeri yang masih rendah apresiasinya terhadap profesi guru, masih adakah generasi masa kini yang masih berminat untuk menjadi seorang guru?
*** Ngak dijamin deh … selama ada manusia selama itu pula guru diperlukan … Indonesia paradoxs satunya LPTK justru kebanjiran peminat … Nasib guru akan berubah kalau guru sendiri mau merubahnya … itu janji Allah … soalnya guru itu sendiri yang ngak mau berjuang, ngeluh dan ngeluh … harus keluar dari stigma tersebt. Harus
By Abdul Ghofur on Oct 5, 2007 | Reply
Saya kira faktor utama rendahnya mutu pendidikan negara ini diakibatkan “Rendahnya Apresisasi Negara pada Profesi Guru”, Jika saja, sejak lama dicanangkan dan ditanamkan di benak masyarakat bahwa menjadi guru itu pekerjaan mulia dan layak sejahtera karena kualitas keilmuan mereka, maka tentu IKIP -yang kini mengubah diri menjadi Universitas (takut semakin kehilangan peminat kali yaaaa!)- dari dulu kala akan lebih diminati.
Lulusan SMA pasti akan lebih memilih menjadi guru ketimbang insinyur, ekonom, bankir, direktur, manajer dll. Mengingat standar hidup berkecukupan telah menanti.
Bukankah juga, anak-anak kita -para lulusan SMA- lebih memilih UGM, UI, ITB, ITS,IPB ketimbang IKIP lebih dikarenakan iming-iming kesejahteraan dari pada iming2 pengabdian?
Guru tak selayaknya diberi beban kerja ganda! seperti jadi tukang ojek, tukang warung dll. Mereka harus dimuliakan disejahterakan. jangan bebani mereka dengan cicilan bulanan yang melilit. Biarkan mereka fokus. Kerja mereka hanya satu, “Cerdaskan bangsa ini dan Perbaiki akhlak bangsa ini”.
By pollung on Oct 17, 2007 | Reply
berharap pada kebaikan hati pemerintah melipatgandakan gaji guru sdh basi dan telat. yang perlu diupayakan bagaimana menggugah kesadaran 2,6 juta guru bersama-sama menuntut kesejahteraan. Gerakan moral ini bila bersama-sama diusung, tidak akan mampu dihempang kekuatan manapun. bravo guru
By Ahmad Sherif on Nov 6, 2007 | Reply
Hello…Man i love reading your blog, interesting posts ! it was a great Monday
***Thanks 4 u att.
By udin on Jan 10, 2008 | Reply
Guru itu ibarat petani yang setiap hari belepotan lumpur, kepanasan, kurang gizi, kurang wawasan, tidak diberi fasilitas, kurang kesejahteraan eh, giliran panen yang untung malah para tengkulak, dan para pejabat Bulog dan dirjen dan dinas pertaniannya. Sama persis seperti guru, coba anda jalan-jalan ke Direktorat Pendidikan yang sejahtera adalah mereka. Guru mah sangat ketahuan dari penampilannya saja yaitu sederhana dan jalan kaki. Tapi kalau pegawai Direktorat Pendidikan pejabat KASI saja Golongan III a mobilnya Toyota Camri, Sedangkan guru Gol IV a paling banter kendaraannya BMW (Bebek Merah Warnanya) itupun boleh kredit. Biar kata LULUS sertifikasi gaji guru tetep aja aja kecil mungkin 1/10 kalinya dibanding pejabat Kasubag Dirjen Depdiknas. Gua dan anak cucu gua mah gak mau jadi guru AMIT…….AMIIT …….. deh 7 turunan. Kasian deh LO para GURU.
By udin on Jan 10, 2008 | Reply
Guru itu ibarat petani yang setiap hari belepotan lumpur, kepanasan, kurang gizi, kurang wawasan, tidak diberi fasilitas, kurang kesejahteraan eh, giliran panen yang untung malah para tengkulak, dan para pejabat Bulog dan dirjen dan dinas pertaniannya. Sama persis seperti guru, coba anda jalan-jalan ke Direktorat Pendidikan yang sejahtera adalah mereka. Guru mah sangat ketahuan dari penampilannya saja yaitu sederhana dan jalan kaki. Tapi kalau pegawai Direktorat Pendidikan pejabat KASI saja Golongan III a mobilnya Toyota Camri, Sedangkan guru Gol IV a paling banter kendaraannya BMW (Bebek Merah Warnanya) itupun boleh kredit. Biar kata LULUS sertifikasi gaji guru tetep aja aja kecil mungkin 1/10 kalinya dibanding pejabat Kasubag Dirjen Depdiknas. Gua dan anak cucu gua mah gak mau jadi guru AMIT…….AMIIT …….. deh 7 turunan. Kasian deh LO para GURU.
***Perumpamaan sangat pas. Kita memang harus prihatin. Masaahnya, barangkali kita (guru), kog ya mau-maunya ya? Diurus oleh mereka (para birokrat) yang kadang ada yang ngak ngerti pendidikan dan segala kerumitannya. Kasian memang. Sekali lagi, kog mau-mau aja gitu. Heran kan?
By Car Loan on Jan 16, 2008 | Reply
Sertifikasi Guru at MENULIS TANPA BERGURU very much will be affective subject while you specified spectaularly; thanks much!
By panjawi on Jan 25, 2008 | Reply
Saya seorang Guru SMK di Bali karena biaya terputus saya tdak sampai sarjana haya sampai Sarjana Muda. Dulu waktu ikut ujian boleh menggunakan ujian sarjana muda dan saya diangkat tahun 1979. Usia sudah 56 tahun dengan masa kerja 26 tahun lebih. Nilai portofolio saya sudah diatas 850 namun terkendala karena bukan S1, karya modul , diktat dll bayak termasuk dapat penghargaan Guru teladan tahun 1990 dan 1991 berturut-turut 2 kali. Saya sangat menyayangkan sekali aturan nya harus S1 sehingga banyak sekali orang-orang seperti saya tidak bisa ikutsertifikasi. Dan sangat lucu sekali usia sudah 56 tahun harus kuliah demi 1 kali tunjangan gaji pokok. Bagi saya lebih baik tidak kuliah. Saya ikhlas dan tidak akan cemburu dan aka tetap menjalankan tugas sebagi Guru Komputer.
***Saya terharu nich … hal-hal seperti ini yang saya tidak bisa terima, tapi … begitulah pengambil kebijakan kita kadang tidak bijak. Saya pernah ditegur, ketika menulis, mendurhakai guru … Bayangkan mantan anak didik guru ngak memperhaikan gurunya. Atau, … ketika mendidik dulu ada something wrong? Wallahualam bisssawab.