Menulis Tanpa Berguru

Pemilihan Dekan FKIP Unlam

WACANA pemilihan Dekan FKIP Unlam (2007-2010) dalam kandungan ‘bisik-bisik’ nampaknya semakin menghangat. Dikatakan ‘bisik-bisik’ karena bergulir begitu saja tanpa ada angin dari pihak fakultas atau Senat Fakultas yang sesungguhnya berwewenang. Mungkin dianggap belum saatnya dibicarakan, atau, bisa jadi, dipahami sebagai hal biasa-biasa saja. Konon, Rustam Effendi akan mengakiri jabatannya bulan Maret atau April 2007 dan tidak bisa dipilih lagi karena sudah menjabat dua priode. Galibnya tiga bulan sebelum pergantian diadakan pemilihan, Desember 2006 atau Januari 2007.

Sebaliknya, mungkin karena kesadaran warga FKIP Unlam akan arti strategis posisi dekan ke depan, gairah mereka terenggut. Menghangatlah ‘bisik-bisik’ dan menjadi wacana ‘terbuka’. Eloknya, muncul tiga nama, Suriansyah (PD I), Wahyu (Ketua Prodi Sosiologi-Antropologi), dan Ahmad Sofyan (PR 3 Unlam).

Saya termasuk yang bersemangat pada tahap sekarang, selanjutnya akan cuek bebek saja. Sebab bukan anggota senat, tidak punya hak memilih.Lagi pula, apa pentingnya ‘siapa’ yang jadi dekan. Saya penganut paham berlandaskan sistem. Kalau sistem terbangun kuat, pimpinan akan bekerja mengalur sistem. Begitu ke luar bangun sistem langsung ‘terlihat’ dan bisa disemprit. Dalam kandungan demikian, dekan tidak akan menjadi can do no wrong. Potensinya akan berfokus mengimplementasikan amanah dengan rencana dan rambu-rambu yang jelas. Sederhananya begini.

Senat Fakultas Kuat
Bagun sitem yang mantap akan menjadi apabila Senat Fakultas kuat. Kuat dalam arti mampu merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi ‘perjalanan’ fakultas. Ada yang bilang, bangun sistem di kampus agak ‘berbau otoriter’. Ketua Senat Fakultas, bahkan pada tingkat universitas, adalah dekan (rektor). Tentu tidak hak kita bicara pilahan otoritasi demokrasi, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini soal statuta bo.

Kalau bangun sistem dilandaskan pada Senat Fakultas yang kuat, apa-apa yang dimaui warga fakultas akan dijabarkan pada rencana yang jelas dimana pimpinan fakultas (dekan) tinggal melaksanakan. Pelaksanaan dikawal secara serius dan dievaluasi selama berlangsung menjadi lingkaran untuk selalu diperbaiki hingga berjalan semakin bagus. Pesannya, bangun sistem bukan untuk ‘menghancurkan’, tetapi bergulir untuk perbaikan terus-menerus. Sifatnya sangat terbuka.

Senat Fakultas yang berpihak perencanaan akan menampangkan fakultas diarahkan kemana. Misalnya begini. Dalam meningkatkan kinerjanya, FKIP Unlam pada tahun 2010 menargetkan 75% dosennya berprediket S3 (doktor). Untuk itu tahun 2007 harus meS3kan 50 dosen, tahun 2008 50 dosen, dan seterusnya (dosen FKIP Unlam 200 lebih). Siapa-siapa yang akan sekolah, bidang apa yang diambil, berapa diperlukan biaya. Kalau perlu sampai detail. Buat tabelnya. Itu kalau berpihak pada perencanaan.
Selama ini ada kesan lemahnya perencanaan, apalagi sampai detail dalam pengembangan SDM.

Melanjutkan studi bagi dosen-dosen lebih pada keinginan dan kesadaran individu. Seorang yang berhasil menjadi doktor, tentu melalui perjuangan ‘berdarah-darah’, sampai ada yang terjerembab hutang. Ada yang mengeluh bantuan untuk studi hanya Rp250 ribu. Entah iya entah tidak, tanyakan saja kepada mereka yang sudah doktor. Kalau saya jadi dekan, siapa saja yang berhasil menjadi doktor akan diperlakukan sebagai ‘pahlawan’ fakultas.

Contoh tersebut dapat dielaborasi ke segala lini. Misalnya, kita menginginkan mahasiswa cerdas secara akademik, pintar dalam hubungan sosial, dan mumpuni sebagai sarjana. Nah, rencanakan perlakuan dan suasana kondusif. Beri ruang maksimal untuk menempa diri, dikondisikan agar mereka merasa di sorga kampus. Beri anggaran memadai untuk kegiatan hingga mampu mengembangkan potensi.

Siapkan dana untuk diskusi, kegiatan ilmiah, dari latihan band sampai MTQ, dari baca puisi sampai mengembangkan media kampus. Biarkan mahasiswa mengurus keuangan sendiri agar dapat belajar dari kenyataan. Lebih penting dari itu, siapkan pustaka memadai. Katanya buku penting, ya prioritaskan.

Buktikan tuntas.
Kalau buku-buku terbaru tersedia memadai, membaca bukanlah hal yang perlu disuruh-suruh. Saya yakin mahasiswa doyan membaca. Bagaimana mereka mau baca Da Vinci Code, Lord of the Ring, Harry Porter, Trust, serial Rich Dad, Poor Dad, sampai Detik-Detik Yang Menentukan dari Habibie. Belum lagi buku teks standar. Mahal, dan di luar kemampuan daya beli mahasiswa. Mereka perlu WC bersih, ruang belajar nyaman. Wah kalau yang ini ada yang tidak setuju, saya tidak tahu mau bicara apa lagi.

FKIP dan IT
Kebetulan atas kerjasama dengan beberapa pihak, saya sering ke SD, SMP, dan SMA akhir-akhir ini. Apalagi pemerintah daerah tengah gencarnya melakukan upaya IT masuk sekolah. Pertanyaannya, program apa yang perlu dilakukan FKIP Unlam dalam mendidik calon guru dalam kaitan dengan budaya IT?

Misalnya, di sekolah anak saya, SMPN 1 Banjarbaru disiapkan perangkat IT, dibangun website sekolah (maaf, jauh lebih baik dari punya FKIP dan Unlam. Ini kenyataan, buka saja: www.smp-1bjb.sch.id.org.) laboratorium, dan seterusnya. Anak saya yang SMP itu mempunyai website sendiri, sekalipun sangat sederhana. Sebagai dosen tentu malu kalau tidak mampu mengimbangi, apalagi kalau nanti menjadi Doktor (ih malu-maluin). Untuk hal-hal tertentu dia lebih unggul, sebab berani salah mengutak-atik komputer. Bayangkan, kalau lulusan FKIP nantinya gaptek, tidak menguasai IT dalam pembelajaran. Apa tidak akan ditertawakan karena jahiliyah IT?

Jadi, idealnya calon dekan berkemampuan IT. Soal komitmen-komitmenan itu kuno. Sebab, siapa sih yang tidak punya komitmen apalagi dalam kaitan pembelajaran multi media. Di tingkat Unlam saja masih jauh dari yang diharapkan. Ini harus jadi perhatian ke depan. Yang lalu, biarlah berlalu. Pada periode Rustam telah ada letakan dasar-dasar IT, dekan baru ‘wajib’ meeleborasinya.

Sekalipun tidak seradikal Bambang Subiyakto, kalau perlu calon dekan diuji kemampuan mengoperasikan komputer, setelah dipikir-pikir, bagus juga. Kata Makrupul Kahri, misalnya, masih ada dosen yang tidak piawai mengoperasikan komputer. Kalau benar bagaimana kita akan berbicara e-learning?

Jujur saja, saya berposisi jahiliyah IT. Setelah belajar, Alhamdulillah bisa sedikit-sedikit mengutak-atik web, memanfaatkan power point, dan seterusnya. Kalau bicara IT meledak-ledak, tetapi kalau pengoperasian komputer tingkat dasar saja kada paham, ama aja boong. Coba, kalau website atau email dikatakan sejenis apam, apa tidak miris.

Bagi saya, dan barangkali mayoritas warga FKIP Unlam, soal FKIP dijadikan pusat pembelajaran IT pendidikan, sudah waktunya untuk tidak ditawar-tawar lagi. Ke depan, komitmen dekan dijabarkan dalam program plus penyediaan peralatan memadai. Siapa bilang mahal? Nyatanya, mahasiswa asyik ke warnet. Harapan kita, warnet mahasiswa ya FKIP Unlam itu sendiri.

LPJ Dekan
Membaca tulisan Dewi Alfianti (Radar Banjarmasin, 28-11-06) soal LPJ rektor untuk membuktikan sikap tranparansi demi akuntabel Unlam, cukup memprihatinkan. Rupanya ‘kawan’ kita kecewa berat pada pergantian rektor tidak ada LPJ terbuka hingga … Masyarakat kampus tak banyak tahu seberapa banyak duit Unlam, dari sumber apa saja duit itu datang, dipakai untuk apa saja duit itu dan pertanyaan-pertanyan lain seputar itu.

Kalau memang Sampeyan kecewa, kini saatnya mengobati. Perjuangkan LPJ Dekan agar diketahui banyak orang. Kalau ke Unlam berani, ke FKIP kenapa tidak? Lebih positif sampai ke jurusan dan program studi. Dan, itu soal gampang. Mungkin saja, selama ini terbatas pada senat saja dan tidak terpublikasi luas. Pastilah laporannya ada. FKIP adalah instansi pemerintah yang keuangannya tidak bisa main-main. Mari buat terbuka, transparan. Apa susahnya.

Lagi pula, sebaiknya mahasiswa jangan tersedot gelisahnya soal yang jauh-jauh saja, dari Israel sampai Bush, atau sejenisnya. Apakah tidak lebih bermanfaat soal WC, perpustakaan, dan hal-hal yang langsung berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa, dengan perkuliahan. Misalnya demo saya kalau dianggap kurang serius dalam perkuliahan, mari kita diskusikan. Kita perlu perubahan. Semua kita harus siap berubah kalau mau memanah kemajuan.

Tapi, jangan demo kalau ‘mewajibkan’ setiap mahasiswa punya email. Saya memulai meniru Daud Pamungkas menggunakan internet dalam perkuliahan. Nyatanya, mahasiswa pada bisa tu. Tulisan dan opini mereka bagus-bagus. Saya bangga dengan mahasiswa. Maksud saya, tuntutlah hal-hal sederhana yang paling dekat hingga tidak ada kesan mengelak. Kalau soal Lebanon apa tidak terlalu jauh? Memprotes AS OK, memperjuangkan kampus kondusif tentu tidak salah bukan?

Gagasan dan keinginan Dewi lebih bagus dielaborasi. Bagi saya, LPJ dekan tidak terlalu penting, justeru LPJ calon dekan yang penting. Maksudnya begini. Setiap calon dekan yang pernah (sedang) menangani proyek, atau jabatan sekecil apapun, ‘dilihat’ bagaimana dia memenej program dan pengelolaan keuangannya. Dengan demikian, nantinya akan lebih mudah mengauditnya dalam tahun berjalan. Sebab, dari awal sudah dimulai. Bagaimana kalau pengelolaan mereka tidak beres, ya jangan dipilih. Enteng dan mudah saja kog.

Sekali lagi, saya sadar, saya dan mayoritas warga FKIP tidak punya ‘hak bicara’, sebab putusan ada di tangan Senat Fakultas. Karena itu, libido membicarakan pemilihan dekan FKIP sebenarnya sekedar untuk meramaikan saja. Bisa jadi, membicarakan atau mendisukusikannya akan membuang-buang energi saja. Kecuali, cara pemilihan dekan diubah. Apa ada peluang? Meneketehe.

Bagaimana menurut Sampeyan?