Menulis Tanpa Berguru

Menulis Makalah

3.9 Menulis Makalah

* Proses kreatif bukan mutlak keinginan sendiri tetapi bisa juga atas ‘desakan’ pihak lain. Tulis saja  jangan berdalih.

Saya sering diminta sebagai pemakalah, apakah untuk seminar, pelatihan, lokakarya atau apa pun namanya. Adakalanya membuat 4 (empat) makalah dalam sebulan. Tentu saja pekerjaan tersebut menyita waktu. Bak kata bijak, kalau ‘terdesak’ ada saja ide mengatasinya. Suatu kali, Dinas Pendidikan Nasional Kota meminta saya sebagai pemakalah. Karena waktu saya terbatas, muncul ide menulisnya di media cetak bukan sebagaimana makalah konvensional.Kalau makalah dimediacetakkan tentu harus mengikuti ‘aturan’ media massa. Tulisan dibuat padat tanpa aturan referensi, bahasa yang lebih populer agar dapat menjangkau publik, bukan untuk kalangan tertentu saja. Susah juga sebenarnya mengingat sejak mahasiswa belajar membuat makalah dengan pakem tertentu. Ide tersebut juga didorong pemikiran, kalau dimuat di surat kabar lebih praktis, tidak mengeluarkan biaya banyak untuk menggandakan dan berbagai keuntungan lainnya.
 
Ternyata ‘gaya’ tersebut disambut baik panitia dan peserta. Sejak itu, kalau diminta sebagai pemakalah saya memuatnya di media cetak, kecuali untuk hal yang sangat khusus. Menurut saya, cara tersebut sangat efektif untuk publik yang lebih luas.
 
Yang ingin saya sampaikan pada Sampeyan, dalam menulis faktor pemicunya bermacam-macam. Prinsipnya menulis. Kalau selama ini menulis dengan cara konvensional, ya dibaca kalangan terbatas, kini lebih luas. Dengan demikian responnya juga lebih luas. Rupanya cara tersebut berakibat makin sering ditanggap dan tulisan saya makin sering dimuat media cetak.
 
Dengan kata lain, menulis makalah adalah jalan menulis. Kreatifitas menulis, bukan mutlak keinginan sendiri tetapi bisa juga atas permintaan pihak lain. Makin sering diminta menulis makalah disandingkan dengan keinginan sendiri, makin menyuburkan tulisan. Dan, … makin hari menulis itu akan semakin menjadi ‘sangat mudah’. Belive it or not.

Munafik Pendidikan dan Gagasan Banjarbaru Kota Pendidikan
Oleh Ersis Warmansyah Abbas

You munafik pendidikan, kata saya kepada seorang sahabat yang saya tanya: Pernakah membantu SD, SMP, SMA dan PT di mana dulu menuntut ilmu setelah jadi pejabat, dijawab tidak. Sang sohib bermerah muka dan agak terperangah.
 
Demikian satu cukilan awal diskusi Lembaga Pengkajian Kebudayaan dan Pembangunan Kalimantan (LPKPK), awal 2002. Munafik Pendidikan?
 
Mungkin kata-kata tersebut terlalu keras dan kurang tepat. Tetapi ketika pertanyaan tersebut dilanjutkan kepada yang ‘berkedudukan’, pejabat pemerintahan, pengusaha, dosen, bahkan yang bertitel doktor, jawabannya sama saja. Kalau Anda, pembaca sekalian, iseng bertanya ke kalbu masing-masing: Pernahkah membantu SD, SMP, SMA, dan PT yang menjadikan pintar, lalu menjadi guru, dosen, kepala dinas, atau apalah begitu, jawabnya tidak, Anda pantas merenung.
 
Seorang sahabat yang pengusaha dan pengurus sebuah SD di Banjarbaru yang dibantu Pemko sebesar Rp70 juta, saya tanya: Bantuan itu habis untuk merehab SD tempat anak Anda sekolah? Tidak, jawabnya. Lalu? Digunakan membangun pagar sekolah. Lho, lalu untung Anda melayang dong. Ini demi pendidikan Mas, katanya dengan gagah perkasa. Saya tidak risih punya teman berpendirian sedemikian, walaupun agak kecewa karena ada dana untuk membeli Parsel Lebaran buat anggota Komite Sekolah.
 
Kalau Anda ke kantor, layangkan pandangan ke rumah-rumah sepanjang perjalanan. Tidak jarang di situ terlihat dua-tiga sepeda motor, rumah bertingkat, mobil, bahkan pagarnya mungkin seharga sebuah gedung SD. Apabila permukiman satu komunitas, di mana sarana pendidikan lebih jelek dari rumah dan fasilitas pribadi, bukan tidak mungkin hal itu merupakan cermin jelek buat kepedulian terhadap pendidikan.
 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan —kini Depdiknas— bukanlah depatemen yang steril korupsi, kalaulah tidak dapat dikatakan termasuk yang ditenggarai tingkat koruptifnya disorot tajam. Lagi pula, bukan tidak mungkin, ada pejabat pendidikan atau pemborong pendidikan, bukannya berpikir bagaimana sarana pendidikan lebih baik, tapi mencari keuntungan dari proyek-proyek pendidikan. Kalau benar, tidak mengherankan, sarana-sarana pendidikan cukup memprihatinkan. Sekolah mau roboh bukanlah berita menarik lagi karena bukan merupakan hal baru.
 
Padahal, sudah dapat dipastikan sepanjang proses pendidikan (formal) biaya pendidikan ‘disubsidi’, apakah oleh negara atau institusi lain. Yang perlu dipertanyakan, dengan keterbatasan dana negara, kenapa ketika ‘produk’ pendidikan telah ‘menjadi orang’ kesadaran terhadap tanggung jawab pendidikan begitu minim? Padahal, pendidikan tanggung jawab bersama: keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sebenarnya, siapa yang akan mengimbuhi subsidi pendidikan kalau tidak produk pendidikan sendiri? Merenunglah untuk itu barang sejenak. Anda akan bisa menjawab sendiri.

Seminar
Pada hari ini, Sabtu, 18 Januari 2003, Dinas Pendidikan Nasional (Dindiknas) Kota Banjarbaru, menggelar seminar bertajuk: Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan mendukung terwujudnya Banjarbaru sebagai Kota Pendidikan.
 
Inisiatif Dindiknas Banjarbaru sungguh menggem-birakan. Dindiknas adalah instansi paling berwenang meramu gagasan maupun aplikasi pemikiran tentang mengapa, bagaimana, dan hendak ke mana ‘sarana’ pendidikan dimanfaatkan untuk ‘merekayasa’ sumberdaya manusia (SDM) menatap masa depan, baik SDM maupun pembangunan Banjarbaru dalam arti luas. Kalaulah, Dindiknas Banjarbaru, terasa ‘mengasingkan’ diri dari peran itu selama ini, dengan langkah ini, mudah-mudahan ke depan lebih intens.
 
Sebab, begitu Visi Banjarbaru ‘ditetapkan’ DPRD Banjarbaru sebagai Kota Empat Dimensi, di mana pendidikan merupakan pilar utama, seyogiyanya Dindiknas dan Bappeda Banjarbaru melakukan gerak nyata, minimal dalam kerangka konsepsional, mengancang kira-kira seperti apa Banjarbaru Kota Pendidikan yang diinginkan tersebut.
 
Sampai hari ini, penelitian, konsep matang, atau planning yang workable, belum ada sama sekali (mudah-mudahan saya yang tidak tahu). Bahkan, ketika Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru dibentuk, saya berharap ‘badan’swasta ini berkiprah. Tapi, aksi nyatanya nampaknya juga tidak ada (mudah-mudahan saya yang ketinggalan informasi).
 
Kalau begini kenyataannya, relevankah kita bicara soal peran serta masyarakat ketika yang seharusnya berperan sebagai ‘pemicu’ adem ayam saja?

Mutu Pendidikan
Akan halnya tema yang diusung, jujur saja, saya agak ‘ngeri’. Sebab, secara teoritikal dan akademikal, setidaknya ada tiga muatan dasar tema, yaitu: menumbuhkan peran serta masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan, dan mewujudkan (bukan terwujudnya) Banjarbaru sebagai Kota Pendidikan. Pilahan ketiganya bukanlah hal-hal ringan. Bagi saya yang khusus mengambil kajian perencanaan (kurikulum) pendidikan di S 2, dipahami sebagai tantangan menakutkan, sekaligus memberi arah optimistik demi masa depan Banjarbaru.
 
Kesan yang muncul ketika kita dihadapkan pada kosakata menumbuhkan, di benak akan terkonsep, sesuatu yang belum ada. Pertanyaannya, apakah peran serta masyarakat Banjarbaru dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tidak ada sehingga perlu ditumbuhkan? Tentu saja kalau pemahaman sedemikian dibahas akan sangat debatable. Bagi saya, peran masyarakat itu telah ada, tetapi belum sebagaimana diharapkan.
 
Dalam kuliah-kuliah awal bagi pemula pengkaji masalah kependidikan, tema tanggung jawab pendidikan dipikul secara bersama antara, keluarga, masyarakat, dan pemerintah nampaknya sudah merupakan taken for granted. Kalaulah konsep long life education  dijadikan dasar filosofi, maka keluarga dan masyarakat, sejak seorang manusia dilahirkan —bahkan pra natal— peran itu telah dijalankan secara otomatis.
 
Dalam buku teks sosiologi dan sosiologi pendidikan, diintrodusir bahwa keluarga adalah elemen masyarakat yang otomatis telah berperan dan beserta. Pemerintah lebih pada tataran lebih luas, yaitu sesuatu yang menasional. Karena —konon— ketercapaian cita-cita suatu bangsa akan sangat tergantung kepada bagaimana pemerintah merekayasa dan melaksanakan kebijakan pendidikan.
 
Barangkali, perlu diingatkan, bahwa konsep pendidikan adalah sesuatu yang berbeda dengan sekolah. Pendidikan bersifat umum dan menyeluruh sedang sekolah lebih pada pilahan pendidikan yang dilakukan secara formal. Pada konsep sekolah, pengenaan konsep pendidikan tentu sah-sah saja. Tepatnya, sekolah adalah tempat bagian proses pendidikan yang dilaksanakan secara formal dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
 
Kalaulah kita sepakat peran serta masyarakat itu sudah ada dan perlu ditingkatkan, bak sebait syair sebuah lagu terkenal: Bagaimana caranya, lebih elok dibahas. Bagi saya hal ini lebih penting. Tapi, perlu pula dipilah peran yang mana? Misalnya apakah dari filosofi sampai konsep dan aplikasinya?

Bantuan Finansial
Kalau dalam tataran filosofis dan konsepsual, rasanya tidaklah terlalu penting saat ini. Disamping pendidikan masih kental dengan aroma sentralistik —di Amerika setiap sekolah membuat kurikulum sendiri — aparat pendidikan dan guru kita selama ini dianggap hanya sebagai ‘tukang’. Apalagi, masyarakat. Peran serta masyarakat lebih ditukikkan pada bantuan bersifat finansial karena inti masalah pendidikan kita justeru di situ.
 
Kalau kita sepaham tentang itu, tinggal bagaimana menggali dana bantuan pendidikan dari masyarakat. Berikut beberapa kiat sekaligus contoh.
 
Pertama, menjadikan sekolah sebagai sesuatu yang dibutuhkan dan membanggakan. Kalau teraplikasi, persoalan dana tidak akan menjadi kendala. Saya punya contoh sederhana. Sejak dilantik menjadi ketua BP3 SDN Jawa 2 Martapura, tiga tahun lalu, saya tekankan: Kalau dapat jangan minta bantuan pada pemerintah (dalam hal ini Pemkab Banjar). Apa pasal?
 
Hemat saya, pemerintah terlalu sibuk dengan dirinya. Boro-boro memperhatikan pendidikan, wong  DPRD sebagai mitranya, lebih senang membuat gedung bagus, beli mobil atau kunjungan kerja dari memperjuangkan alokasi dana bagi pendidikan. Kita dikurung orang-orang pandai di setiap sudut yang bicara soal peningkatan mutu SDM, tapi secara ril acuh terhadap masalah pendidikan. Pada tingkat nasional saja, alokasi dana pendidikan sangatlah tidak memadai.
 
BP3 SD Jawa 2 mengambil langkah nyata menghimpun dana untuk memperbaiki sekolah, sarana olahraga, ibadah, dan sebagainya. Kami harus bangga karena satu-satunya SD yang memakai whiteboard (kasian guru kami yang makan kapur melulu). Siswa mulai kelas II diberi les Bahasa Inggris, Matematika, dan sebagainya, gratis. Apapun jenis ulangan, sekolah dilarang memungut biaya, disediakan oleh BP3 (Kami tidak menamakan diri Komite Sekolah). SD Jawa 2 Martapura adalah SD yang dibutuhkan dan membanggakan sehingga selalu tidak mampu menampung peminat, dan … tidak terlalu kesulitan dana karena orang tua sangat berperan serta, bukan dalam kata-kata. Tapi, secara ril.
 
Kedua, Kalau BP3 atau Komite Sekolah pada tingkat SD, pada tingkat Kota dan Kabupaten, konon telah dibentuk Dewan Pendidikan. Sekalipun kedua lembaga tersebut dalam pembentukannya bersifat top down hakikinya menghimpun orang-orang peduli pendidikan. Seyogyanya, dari lembaga beginianlah konsep-konsep pendidikan, pemecahan masalah-masalah pendidikan, ataupun memajukan pendidikan dapat digenjot lebih kencang. Setelah seragam dibentuk di seluruh wilayah Indonesia, apa yang mereka hasilkan? Saya tidak tahu.
 
Saya punya secuil pengalaman. Ketika diundang Dewan Pendidikan Kabupaten Banjar, menganjurkan, kajilah masalah pendidikan dan jangan minta dana kepada pemerintah. Saya ingat betul, katanya mereka tidak punya dana, dan saya orang pertama yang menyumbang setengah juta. Sejak itu tidak tahu lagi perkembangannya. Tapi, menurut analisis saya lembaga itu dibentuk karena pemerintah telah ‘mengaku’, tidak punya dana cukup. Bagaimana Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru? Saya buta tentang lembaga yang satu ini, khususnya aktivitasnya. (Catatan: Setelah seminar ini saya sumbang Rp.1 juta).
 
Sebaiknya, dari komite inilah —sebagai peran serta masyarakat— keluar konsep-konsep andal, terhimpunnya dana masyarakat plus membangkitkan ‘demam masyarakat’ agar berpartisipasi langsung terhadap pendidikan. Memang untuk institusi macam begini diperlukan orang-orang yang betul-betul mengerti pendidikan, punya koneksitas luas dan mau bekerja untuk itu. Contoh paling bagus di tingkat Kalsel adalah Gusti Rusdi Effendi yang mampu menghimpun dana ratusan juta membantu sekolah-sekolah di kota Banjarmasin.
 
Ketiga, masyarakat membangun sekolah swasta gratis, apalagi bersifat unggulan seperti yang dilakukan Akbar Tanjung dan teman-temannya di Soposurung, INS Kayu Tanam, Sumatera Barat, atau sekolah sejenis di hampir seluruh provinsi di Indonesia.  Kalau untuk Kalsel, saya tidak punya contoh. Sebab, satu-satunya provinsi yang tidak punya Sekolah Unggulan, bukan tidak mungkin, hanya Kalsel. Yang agak menggembirakan, di Banjarbaru justeru ada ‘orang nekat’ semacam A. Gazali. Tapi, apa sambutan masyarakat Kalsel, Banjarbaru khususnya? Coba tanya pada diri Anda masing-masing,  bantuan apa yang pernah Anda berikan? Padahal, Insya Allah, pada tahun ajaran 2003  SMU Islami Unggulan Qhardan Hasana mulai beroperasi.    
 
Maksud saya, mulai dari TK sampai SMU di Banjarbaru sudah harus dimulai mendirikan sekolah-sekolah unggulan yang dikelola secara murni oleh swasta dimana pemerintah hanya sekedar membantu. Hemat saya, kalau selama ini, pemerintah dan masyarakat tidak memikirkan, setidaknya tidak ada hasil nyata tentang hal itu, sungguh merupakan lonceng peringatan ketidakpedulian. Lalu, bagaimana kita berharap?
 
Institusi berkompeten tidak memainkan peran sebagaimana mestinya sementara tingkat kesadaran masyarakat kurang, bukankah merupakan paduan serasi kurangnya partisipasi? Dengan kata lain, kita harus melakukan revolusi pemikiran dan tindakan manakala memang menginginkan masalah pendidikan akan diatasi.
 
Keempat, berdasar pemikiran di atas, saya punya anjuran. Dindiknas, Bappeda, dan Dewan Pendidikan Banjarbaru, organisasi guru semacam PGRI tidak usah bicara soal peningkatan mutu pendidikan, atau hal-hal hebat lainnya. Masalah pendidikan Indonesia toh tidak pernah bergeser, itu-itu saja: kesenjangan kesempatan, manajerial, dan rendahnya kualitas. Terjadi sejak republik ini berdiri. Presiden silih berganti, menteri pendidikan sudah selusinan, ratusan doktor pendidikan sudah paripurna ilmu, dan ribuan seminar telah dilakukan dari tingkat kampung sampai nasional. Lalu apa?
 
Berbuat saja. Inti masalah pendidikan, saat ini, adalah soal dana. Kekurangan guru, gaji guru rendah, sarana dan prasarana kurang, mungkin penting diseminarkan. Masalahnya, seusai seminar, kesimpulan didapat,  rekomendasi dibuat, siapa yang melaksanakan? Saya anjurkan mulailah merubah cara berpikir, sedikit ngomong tapi banyak memberi, terutama dana.
 
Kalaulah hal itu dapat diterima maka ada dua jalan tawaran saya.
 
Pertama, membuat konsep yang jelas Banjarbaru Kota Pendidikan itu seperti apa? Kira tahun berapa terwujud, pada lima tahun pertama kita berbuat A, lima tahun kedua B, dan seterusnya. Kalaulah konsepnya sudah ada, disosialisasikan dan peran serta apa yang dimaui dari masyarakat. Nah, ini tugas Dindiknas, Bappeda, dan Dewan Pendidikan. Bagaimana caranya, itu urusan Anda-Anda.
 
Kedua, mulailah bekerja dengan rencana berdasarkan analisis kondisi obyektif. Dalam mendayung pendidikan, kita kekurangan A, B, C dan seterusnya. Pada tahun 2003, setelah dikalkulasi kita kekurangan dana sekian, gali dari masyarakat dengan cara-cara X. Masyarakat harus tahu persis kondisi obyektif dan bagaimana cara berperanserta. Buatlah konsep yang jelas.

Jangan Bebani Guru
Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada semua pihak, jangan bebani lagi guru dengan hal-hal yang tidak langsung dengan tugas profesionalnya. Bahwa guru itu bagian masyarakat, saya setuju. Persoalannya, beban guru itu terlalu berat.
 
Saya menjadi guru ribuan guru. Tidak seorang pun diantara mereka bergaji layak, lebih sering berurusan soal kredit kendaraan, rumah, menyekolahkan anak, dan sejenisnya. Kalau mau naik pangkat susah —bahkan ada yang harus bayar— gaji dipotong, baju seragam berkualitas jelek, dan sebagainya. Apapun alasannya, guru terjerembab dengan urusan-urusan di luar tugas keguruannya.
 
Yang hendak saya sampaikan, masalah pendidikan akan teratasi manakala guru fokus mendidik. Untuk itu, jajaran Dindiknas ranah kependidikan kembalilah ke tugas pokok, sebagai tenaga administratif. Memfasilitasi pendidikan menjadi urusannya, kecuali mengajar. Guru biar fokus, gajinya diperjuangkan, pangkatnya diurus. Kalau kekurangan dana dicarikan. Jangan guru terbebani.
 
Akhirnya, saya sampai pada kesimpulan sangat sederhana: Dindiknas, Bappeda, Dewan Pendidikan, PGRI Banjarbaru, berusahalah membuat konsep workable tentang pendidikan berdasarkan kondisi obyektif lalu sosialisasikan pada masyarakat. Setelah itu jelas, peran serta apa, dan lebih tepatnya berapa kontribusi dana yang diharapkan. Kalaulah hal itu dilakukan, mudah-mudahan kondisi pendidikan di Banjarbaru akan lebih baik.
 
Bagaimana menurut sampeyan?