Menulis Tanpa Berguru

Mengikuti Pelatihan

3.8 Mengikuti Pelatihan

* Mengikuti pelatiahn, workshop, kunjungan kerja atau apa namanya, pastilah memberi kesan atau ide baru, tulis saja apa yang dirasakan. Pengalaman nyata lebih mudah untuk ditulis.

Mengikuti suatu kegiatan tentu saja menimbulkan kesan tertentu. Akan halnya saya, dalam sepuluh tahun terakhir hampir tidak pernah mengikuti  pendidikan, pelatihan, workshop atau apa pun namanya. Saya melihat dalam katup kesia-siaan. Tapi, ketika Dirjen Dikti melakukan Pelatihan Asesmen Kompetensi Pendidikan di Plaza Jogjakarta Hotel, 26-29 Agustus 2005, saya dalam posisi tidak bisa menolak.Pelatihan tersebut memang memberi ‘sesuatu’, tetapi begitu pulang ke kampus saya bertanya kepada teman-teman, apakah Sampeyan sudah mengikuti pelatihan KBK? Jawabannya, belum. Nah, bagaimana akan mengembangkan teori-teori asesmen kalau teman-teman ditatar KBK saja belum. Di kampus sistem perkuliahan tetap seperti sediakala.
 
Kembali ke cerita pasca pelatihan, karena uang yang didapat lumayan banyak menurut ukuran saya, meminta Bambang Subiyakto (Unlam) ke Jogja. Ditambah Syaharuddin (Unlam) dan M. Murdiono (UNJ), dari tanggal 30 Agustus sampai 2 September 2005, kami berkunjung ke SD, SMP dan SMA ‘papan atas’ di Jogjakarta.
 
Tentu banyak hal yang menurut kami bagus dan dapat dijadikan masukan bagi perbaikan pendidikan di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarbaru. Kesan-kesannya saya tulis dalam beberapa tulisan yang dimuat media cetak.
 
Tulisan tersebut sengaja dibuat ringan agar nyaman dibaca. Sebab, saya yakin, secara kedinasan dengan label kunjungan kerja, studi banding atau pengembangan wawasan berbagai instansi sampai wakil rakyat (DPRD) telah sangat kerap melakukan hal tersebut. Bahwa setelah melakukan komparasi tidak ada perbaikan nyata dalam penanganan pendidikan, itu soal lain lagi.
 
Yang pasti, menulis perjalanan ke sekolah-sekolah tersebut dengan memanfaatkan ‘uang saku’ yang diberikan panitia penataran. Tentu mereka mengambil dari kas negara, he … he … Silahkan dibaca.

SMPN 1 BanjarbaruSMPN 5 Jogja?
Oleh Ersis Warmansyah Abbas

Sehabis Pelatihan Asesmen Kompetensi Pendidikan di Plaza Jogjakarta Hotel, 26-29 Agustus 2005, saya, Bambang Subiyakto, Syaharuddin (Unlam) dan M. Murdiono (UNJ), dari tanggal 30 Agustus sampai 2 September 2005, berkunjung ke SD, SMP dan SMA ‘papan atas’ di Jogjakarta.

Namanya saja orang yang baru mendapatkan hal baru, wajar saja bersemangat. Kunjungan berfokus pada tingkat ‘melihat-lihat’ sebagai bahan komparatif. Harap maklum, beberapa waktu belakangan ‘membantu’ SMPN 1 Banjarbaru. Ditambah ikut pelatihan dan berbincang tentang pendidikan dengan pakar-pakar pendidikan akademis sesungguhnya (bukan sekelas saya apalagi yang merasa diri pakar), tentu semakin bersemangat membawa ‘oleh-oleh’. Lagi pula, kami sedang menangani proyek tabloid SMPN 1 Banjarbaru.

Saya meng-SMS Rudy Resnawan, Walikota Banjarbaru, bahkan Rudy Ariffin, Gubernur Kalsel, berkhabar, nampaknya pendidikan kita perlu lebih diperhatikan. Mereka pada OK dan mengamini. Saya berpikir, masa depan Kalsel amat sangat tergantung kepada bagaimana menangani pendidikan saat ini. Berikut masukan ambilan kepositifan dari lihatan terhadap SMPN 5 Jogja.
SMP ‘Ulanda’, SMP Jogja

Selintas, SMPN 5 Jogja terlihat biasa-biasa saja. Gedungnya, terutama yang di depan, terlihat ‘kuno’, peninggalan Belanda. Penampakkan tradisional dan historisnya lebih menonjol. Gedung dan ruangan baru dibangun di dalam. Bagian depan menampakkan kekokohan, bagian dalam fungsional. Wah, Belanda lebih paham pendidikan. Bangunan gedung sekolah dalam 100 tahun masih kokoh, kalau oleh bangsa sendiri, ada yang dalam hitungan tahunan sudah terbungkuk, bahkan ada yang roboh. Harap dicatat, sebagian gedung SMPN 1 Banjarbaru peninggalan Belanda.

Setelah diklir Satpam dengan tanda visitor kami diizinkan masuk. Tidak berbelit-belit. Lalu dibawa ke ruang Humas, tiga orang guru ditugaskan mengelola kehumasan. Kami diberi keterangan dari A sampai Z tentang sekolah. Dipersilahkan melihat fasilitas sekolah dan seterusnya. Tapi, yang paling mencengangkan adalah soal Teknologi Informasi (TI) dan pola kerjasama, sampai ke Australia.

SMPN 5 Jogja adalah sekolah yang lengkap sebagai sekolah. Mereka punya segalanya, dari ruang belajar sampai laboratorium, dari kantin sampai sarana dan prasarana peribadatan, dari WC bersih sampai fasilitas olahraga dan pusat kreatifitas. Tidak ketinggalan tentunya, laboratoriun TI, dua lokasi malahan.

Saya geleng-geleng kepala soal fasilitas sekolah. Lalu bagaimana dengan program pendidikan? Kalau ditulis detail, takut banyak pihak tersinggung. Soalnya (maaf), mereka berusaha sekuat-kuatnya menyempurnakan sarana dan prasarana, fasilitas belajar dan memantapkan program peningkatan kualitas, bukan sebagai sekolah standar nasional (SSN) tapi sekolah standar internasional (SSI). Sementara kita lebih terkesan mengeluh dan menuntut, tetapi tidak memberi untuk pendidikan. Maksudnya?

Iuran Rp4.000.000,00
Saking terheran, Bambang Subiyakto bertanya: “Berapa iuran masuk siswa baru?” Dengan kalem dijawab: “Rp3.000.000,00”. Ditambahkan, kami mempersilahkan orang tua membayar lebih murah, misalnya Rp1,5 juta atau gratis, tetapi malahan ada yang membayar Rp10 juta. Tidak mengherankan bilamana rata-rata APBS sekolah yang kami kunjungi, Rp4-5 milyar per tahun. Wajar, sekalipun sekolah negeri, iuran Komite Sekolahnya Rp.200.000 per bulan. Pantas saja semisal SMAN 1 dan SMAN 3 Jogja begitu gagahnya sebagai institusi pendidikan.

Ketika datang pertama kali ke SMPN 1 Banjarbaru bertanya kepada Kepala Sekolah, Hormas HS: “Pak berapa uang pangkal disini?” Dengan kalem dijawab: “Rp250.000”. Spontan saya sulang: “Wah, sama dengan SD Sungai Besar 2 Banjarbaru”.

Karena anak saya tahun ini belajar di SMPN 1 Banjarbaru, mengusulkan uang bagunannya Rp1.2 juta yang bisa diangsur Rp100 ribu per bulan. Langsung dijawab tanpa keterangan: “Kada mungkin”. Kenapa sampai mengusul demikian?

Saya dipersilahkan melihat apa saja di SMPN 1 Banjarbaru, dan sebagai Magister Pendidikan, paham, sarana dan prasarana sekolah masih bertaraf apa adanya, masih pakai kapur, kog. Sungguh, tidak mencerminkan sekolah bagus. Lagi pula, dari telusuran orang tua siswa, mayoritas tergolong mampu.
Untuk itu, saya usul dibangun gedung berlantai 3 hingga memungkinkan untuk segala kegiatan pendidikan, dari ruang OSIS sampai Ruang TI. Tetapi, Komite Sekolah dan Sekolah tetap pada pendirian, Uang Partisipasi Rp350 ribu-Rp400 ribu dan Iuran Pengembangan Pendidikan Rp35 ribu-Rp40 ribu per bulan.

Maksud saya, kalau punya dana memadai, sekolah bisa dijadikan tempat belajar menyenangkan, gaji guru bisa ditambah, program peningkatan kualitas bisa dibuat beragam. Tidak sekedar puas sebagai SMP ‘terbaik’ di Banjarbaru yang menampung lulusan SD terbaik dengan mayoritas anak pejabat, orang berpunya, dan seterusnya.

Bahwa tidak semua SMP di Banjarbaru seberuntung SMPN 1 Banjarbaru, ya iyalah. Tapi, adalah kekeliruan besar, kalau puas dengan ‘status terbaik’ di Banjarbaru. Kalau disepadankan dengan sekolah bagus di daerah lain, jangan-jangan SMPN 1 Banjarbaru hanya kenangan belaka. Ingat, Menpan Taufik Effendi sampai berkata: Tidak seorangpun lulusan SMA kita diterima di universitas unggulan (2005?).

Siswa dan Internet
 Sebagai contoh bandingan, SMPN 5 Jogja mengembangkan TI dengan amat serius. Membangun dua laboratorium komputer, satu untuk komputer umum satu lagi untuk internet. Guru pembinanya sangat ahli. Kira-kira, untuk anak kok coba, bunyi sebuah iklan tidak mereka pakai. Saya jadi maklum, mereka mampu mengembangkan e-learning (jangan-jangan, guru dan petinggi pendidikan kita ada yang belum tahu apa itu pendidikan berbasis e-learning).

Selama 2 jam kami ‘disajikan’ bagaimana pembiasaan siswa-siswa dengan internet dibimbing 2 orang guru. Bukan sekedar memakai tetapi merancang isian website sekolah. Anak-anak belia itu mengisi data base dengan sungguh. Kalau membuka situs-situs, tidak usah cerita lagi. Saya mungkin kalah jauh dari mereka.

Lebih mencengangkan, guru-guru mengembang-kan materi pelajaran berbasis komputer, sampai soal-soal ujian dibuat sedemikian rupa hingga siswa dapat menjajal kemampuan sendiri. Kalau salah atau benar akan dijastifikasi komputer. Mahalkah untuk semua ini?

Menurut Kepala Proyek TI, Edy Thomas, laboratorium dibangun dengan dana sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta). Setiap anak bebas berinternetria dimana sekolah hanya mengeluarkan uang sekitar Rp1,5 juta per bulan untuk line telepon. Murah, to?

Oh ya, dana pembangunan laboratorium ditanggung Komite Sekolah dan alumni. Sekedar untuk dicatat, saya menganjurkan kepada Pak Horman memasang line telepon khusus untuk internet agar siswa-siswa bisa memakai internet. Kalau whiteboard, konon sudah dipesan. Alhamdulillah, ini bukti kecil, ada tindakan inovatif demi kemajuan sekolah.

Yang lebih mengherankan, ketika meminta (gratis, bo), produk TI materi pembelajaran, dengan senang hati diberikan. Mereka tidak minta bayaran. Mudah-mudahan guru-guru SMPN 1 Banjarbaru mampu memanfaatkan. Flashdisk saya berkapasitas 512 penuh dibuatnya. Saya akan berikan kepada SMPN 1 Banjarbaru.

Sister School
Terkagum karena saat ini SMPN 5 Jogja sedang bernegoisasi dengan sebuah sekolah di Australia dalam kemitraan seperti program sister city, mereka namakan sister school, saya goda: “Sampeyan jangan terlalu melihat nun jauh ke kemajuan sendiri, ada dong tanggung jawab berbagi dengan sekolah lain”.

Mereka menangkap maksud saya dan langsung menawarkan: “Silahkan kalau ada SMP di Kalimantan (Banjarbaru) yang mau mengembangkan konsep sister school dengan kami”. Malahan langsung ditantang dalam langkah awal, misalnya mengirimkan guru atau siswa untuk belajar di SMPN 5 Jogja. Mau seminggu, sebulan atau sesemester.

Mereka juga siap ke Banjarbaru untuk berkunjung dan atau memberikan wawasan. Kalau kerja sama dalam bentuk sister school berbagai kemudahan dapat diraih lebih maksimal. Yang menakutkan, dalam pandangan mereka sekolah-sekolah di Kalimantan itu kaya-kaya tersebab daerahnya kaya. Mereka barangkali membaca ‘sepak terjang’ Kutai Kartanegara. Kami tidak merespon hal yang satu ini.

DPRD dan Joko Triono
Pernyataan anggota DPRD Banjarbaru, Joko Triono, bahwa kunjungan kerja dewan tidak perlulah menjadi prioritas cukup mengagetkan. Dalam pandangan saya, pernyataan tersebut cukup cerdas. Dunia ini saat ini begitu ‘kecil’. Buku-buku banyak, sekolah-sekolah bagus di daerah lain membangun website, produk cetakan promosi dan sebagainya. Kita tinggal mempelajari untuk dikembangkan sesuai kondisi obyektif daerah. Tinggal baca di internet.

Bayangkan, kalau satu komisi berangkat untuk berbagai kunker, dana bisa dihemat dan atau langsung dimanfaatkan untuk pendidikan. Misalnya, dana sekian puluh juta untuk kunker, alokasikan untuk mencetak buku atau langsung membantu siswa kurang mampu. Jelas hasilnya.

Kalau DPRD Banjarbaru perlu masukan, kami yang secara akademis dan bergelut dengan pendidikan, bisa memberi masukan. Gratis, tidak perlu bayar. Undang saja, pasti datang. Dan, saya titip pesan, kalaulah Perda Tentang Pendidikan mau dibuat, jangan sampai menjadi kontra produktif bagi pengembangan sekolah dan kualitas pendidikan.

Pendidikan tidak bisa diberlakukan sama untuk semua orang (siswa), sebab ada yang terlahir handicaped, normal, ataupun genius. Ada pula yang secara finansial mampu dan mereka jangan sampai berkontriabusi sama dengan yang kurang mampu. Penyamarataan itu justeru yang keliru. Artinya, yang mampu menolong yang kurang. Fokus membantu yang kurang beruntung itulah prioritas.

Obsesi saya, Banjarbaru ke depan, Banjarbaru city of education, adalah Banjarbaru tempat bersemainya inovasi-inovasi (kualitas) pendidikan. Dari Banjarbaru —10 atau 25 tahun ke depan— kualitas pendidikan Indonesia kita gagas dan cuatkan dalam langkah yang tepat.

Bagaimana menurut sampeyan?