Menulis Tanpa Berguru

PSB dan Iskandar Zulkarnain

UN SMTP/SMTA 2006 telah berlalu dengan segala eksesnya. Kini anak-anak bangsa, generasi muda kita, penerus bangsa ke depan, tengah berjuang ‘menentukan’ pilihan tempat belajar di tingkat berikutnya. Pergelutan merebut bangku belajar di negeri kaya raya yang miskin ini bak ibarat perang saudara. Siapa ‘kuat’ (hebat) lebih mungkin merealisir idaman. Semakin miskin, tidak punya akses, bukan tidak mungkin akan ‘terlempar’ ke sekolah yang tidak diidamkan. Lembaga pendidikan swasta, mau tak mau, makin nyata menempati kasta kedua.Konsep pengakuan sama terhadap sekolah negeri dan swasta terabaikan secara alamiah. Siswa dengan nilai tertentu untuk pertama memilih sekolah negeri, kalau lepas, baru ke sekolah swasta. Diskriminasi ‘praktek legal’, tetapi mengabaikan prinsip persamaan, terpampang di depan mata. Tetapi, Saudara, dapat dipastikan, pengelolaan pendidikan akan terus bergulir sesuai iramanya.

Kalau ditinjau dari konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), minimal kalau Sampeyan pernah membaca, apalagi memahami, bukan saja soal UN tetapi PSB adalah balikan MBS. MBS lahir dari rahim inovasi sekolah (buttom up) di Inggris, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Hongkong dan seterusnya. Di Indonesia ketika Malik Fajar menjadi Mendiknas, seolah-olah akan dijadikan konsep penyelenggaraan pendidikan nasional dalam memicu kualitas pendidikan, kini nampaknya semakin abu-abu dalam praktek.

Yang lebih menyedihkan, kebijakan bagaimanapun dari birokrat pendidikan, selama republik ini ada, nampaknya menjadi kebenaran. Kalau misalnya, dokter melakukan malpraktek atau insinyur salah perhitungan dan bangunan roboh, jalur hukum bisa ditempuh. Bagaimanapun penyelenggaraan pendidikan, jarang kita mendengar atau membaca, penangung jawab (birokrat pendidikan) disehadapkan dengan sanksi hukum.

Anehnya, dengan sistem (praktek) pendidikan yang carut marut, mutu terpuruk, masih ada saja birokrat pendidikan dan pendidik yang membusungkan dada, kualitas pendidikan menaik tajam. Mereka beranggapan kesuksesan telah diraih berkat kerja keras. Luar biasa.

Salut Buat Pak Zul
Dalam pada itu, pernyataan Kadindik Banjarmasin, Iskandar Zulkarnain, bahwa dia minta dicopot sebagai Kadindik karena PSB camuh dan kalau tidak bisa diatasi, sungguh bernilai tinggi dalam pengertian, pejabat harus betaggung jawab atas kebijakannya. Saya tidak kenal dia, tetapi ketika tampil di TVRI Kalsel, sangat tertarik ide-idenya. Terlepas dia berasal dari rumpun alumnus LPTK atau bukan, sungguh salut. Suguhan tekad, birokrat pendidikan tidak sembarangan mengambil kebijakan.

Bagi saya ‘sikap’ Zulkarnain bak pelepas dahaga ketika kehausan di gurun pasir. Entahlah, apakah akan bergulir bak snowball atau hanya hingar-bingar sesaat, waktulah yang akan menjadi bukti faktualnya. Yang ingin saya sampaikan, sudah waktunya kita berpikir, birokrat pendidikan lebih bertanggung jawab atas segala kebijakannya.

Harap dicatat, kualitas pendidikan kita sangat memalukan, dan yang mengurus birokrat pendidikan, hasil rilnya seperti kita pahami. Kalau dengan passing grade 4,5 saja keteter bagaimana akan meniru Singapura dan Malaysia dengan patokan 7. Dengan Vietnam yang baru dilululantakkan perang saja kalah. Indeks HDI kita kalah jauh.

Seorang teman sampai kesal, bagaimana mungkin, ada birokrat pendidikan yang berkehidupan lebih dari cukup —tapi bukan di banua— sementara fasilitas pendidikan di lingkungannya parah dan payah. Rumah-rumah atau mobil dinas seolah mencibir sekolah yang mau roboh. Kalau bicara fasilitas sampai kualitas, pihak lain yang salah.

Saya sampai bersilancar di internet, dari 36 Mendiknas yang kita punyai, waduh siapa sih yang berbasis akademik pendidikan? Kalau dilanjutkan ke Kadindik sampai jajaran bawahnya, hal serupa akan terlihat. Di Bappeda saja, sebagai perancang pembangunan, sekalipun pendidikan di urutan satu prioritas, jarang yang berbasis pendidikan. Lalu, bagaimana perencanaan pendidikan akan tajam kalau dirancang oleh mereka yang bukan ahlinya.

Hadis Nabi Muhammad SAW, kalau pekerjaan tidak diurus ahlinya, tunggulah kehancuran. Kecuali, kita tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad SAW, silahkan saja. Tetapi masalahnya memang tidak sederhana, sebab berbagai faktor membalutnya. Sangat bijak untuk sepuluh tahun ke depan jadi catatan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemko dan Pemkab.

Kalau di instansi pemerintahan ada program S2 untuk aparat, apa salahnya sih, 10% di sekolahkan ke LPTK? Siapkan kader untuk 5-10 tahun ke depan dengan serius. Opini ini juga bukan ‘menolak’ teman-teman birokrat pendidikan yang alumnus non-LPTK. Saya bicara soal persiapan SDM. Bisa saja orang-orang non-LPTK, misalnya seperti Zulkarnain yang inovatif. Tetapi, kan harus berpikir dan belajar lebih mantap. Artinya, diperlukan waktu untuk berbenah diri. Kalau mau effisien, tidak ada salahnya dipersiapkan dengan sengaja.

Evaluasi
Kepada Zulkarnain saya mengusulkan satu hal. Kalau hingar-bingar PSB sudah reda, mumpung Sampeyan punya otoritas, tolong satu hal. Di daerah lain, ada indikasi kecurangan UN dimana sekolah membentuk ‘Tim Sukses’. Di banua sampai sejauh ini belum didapat bukti sekalipun ada rummor. Tolong dilakukan kajian ilmiah. Maksudnya begini.

Hasil UN mengembirakan banyak pihak dalam pengertian tingkat kelulusan dan capaian hasil prestasi belajar menaik. Fakta lainnya, banyak sekolah-sekolah pinggiran atau yang dianggap ‘anak bawang’ prestasinya bagus. Teliti sekolah-sekolah tersebut, kalau tingkat kelulusan dan prestasi belajar baik karena sistem yang diterapkan bagus, jadikan contoh. MBS diadopsi dari inovasi sekolah-sekolah di negara maju, bukan dari kebijakan nasional pendidikan.

Tapi, kalau prestasi mencengangkan tersebut karena ulah Tim Sukses seperti di Banten dan daerah lain yang tengah diselidiki, perlu diberi sanksi siapa saja yang terlibat. Jangan Sampeyannya yang mundur, tetapi yang melakukan kesalahan. Hal ini penting, karena saat ini pemerintah semankin sadar dan mulai menancapkan tapak-tapak emas pendidikan yang perlu didukung dengan kajian ilmiah.

Coba bayangkan, siswa-siswa yang lulus dengan nilai baik, karena sistem PSB Banjarmasin sangat meritokrasi (itu yang dilakukan Jepang), masuk sekolah terhebat, dan ternyata nilainya didapat dengan haram, akan berakibat fatal bagi peserta didik itu sendiri. Lagi pula, otomatis mengahancurkan bagun sistem. Bukan tidak mungkin, yang diterima di sekolah terhebat adalah mereka yang terkatrol. Bayangkan bagaimana kualitas bangsa ini ke depan (mudah-mudahan tidak).

Lebih parah lagi, kalau misalnya anak-anak bangsa yang menempatkan posisi pendidikan bagus dan nanti menjadi aparat pemerintah, pemimpin perusahaan, atau tokoh masyarakat, akan ada efek psikologis dalam memandang kecurangan. Coba, ketika harus mengambil kebijakan … wah gua bisa begini karena dulu diselamatkan sistem yang korup, sistem curang. Apa tidak bahaya kalau menjadi kenyataan.

Kalau sejak dari bangku sekolah sudah dipasok dengan kecurangan, dari hasil kecurangan, sungguh susah mencari istilah yang pas. Siapa saja yang paham esensi pendidikan akan ngelangsa manakala guru, kepala sekolah, atau siapa saja, berjamaah bercurang ria demi gensi, demi kelulusan anak didiknya. Bukan jeruk makan jeruk, tapi koruptor pendidikan menitip jurus-jurus sukses korupsi dalam mendidik sikap korup.

Mudah-mudahan para pelibat pendidikan di banua tidak sedemikian. Gagasan saya, kalau punya data, ke depan lebih waspada. Pemakaian IT di PSB Banjarmasin adalah terobosan inovatif-positif. Jangan pernah melangkah surut, anak-anak kita nantinya akan hidup sangat IT-minded, lanjutkan saja. Persiapannya saja yang dimatangkan, dan … itu pekerjaan gampang ditinjau dari kecanggihan IT. Gara-gara hal sepele itu Pian mundur, kada iluk jua Pak ai.

Jangan, sekali-kali jangan. Membenahi lebih penting. Kesalahan-kesalahan awal adalah inti dari eksprimen. Dalam dunia ilmiah ada yang namanya trial and error. Tapi, kalau error meluluh, keledai namanya. Selamat melakukan inovasi ril praktek pendidikan. Kekurangan adalah hal wajar.

Titipan terakhir saya, dari bacaan media cetak atau simakan media eleketronik nasional, Tim Sukses sebagaimana dilansir adalah Tim Sukses Dosa (?). Di banua mari kita siapkan Tim Sukses dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang halal menyongsong UN 2007 (kalau tidak dilikuidasi pemerintah dan DPR RI). Melakukan praktek halal adalah indah dan bermanfaat. Dan, … kunci kemajuan (kualitas) pendidikan adalah kemampuan melakukan inovasi. Selamat melangkah.

Bagaimana menurut Sampeyan?